Plt Gubernur Sumut Ajak Selurh Elemen Sukseskan Pilkada Serentak 23 Kabupaten/Kota di Sumut

Plt Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 23 Kabupaten/Kota se-Sumut yang digelar di Aula Martabe, lantai 2 kantor Gubernur Sumut, Jl Diponegoro Medan, Rabu (19/8/2015)

MEDAN | GLOBAL SUMUT- Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Ir H Tengku Erry Nuradi MSi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyatukan visi menyukseskan pelaksanaa Pilkada di 23 Kabupaten/Kotad di Sumut yang akan berlangsung pada 9 Desember 2015 mendatang.

Ajakan tersebut disampaikan Tengku Erry Nuradi saat membuka Rapat Koordinasi Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 23 Kabupaten/Kota se-Sumut yang digelar di Aula Martabe, lantai 2 kantor Gubernur Sumut, Jl Diponegoro Medan, Rabu (19/8/2015).

Hadir Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Sumut diantaranya Pangkostrad yang juga menjabat Pangdam I/BB Mayjen TNI Edi Rahmayadi, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo, Kapolda Sumut Irjen Pol Eko Hadi Sutedjo, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumut M Yusni, Ketua DPRD Sumut Ajib Shah, Kapala Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Sumut Brigjen TNI Tumino Hadi, mewakili Danlantamal I Belawan, Danlanud, Pangkosek Hanudnas III, Ketua KPU Sumut, Ketua Bawaslu Sumut, komisioner KPU Kabupaten/Kota, Bupati dan walikota 23 Kabupaten/Kota se-Sumut, Kepala Kesbangpol Kabupaten/Kota dan Kepala Satpol PP Kabupaten/Kota.

Dalam kesempatan itu, Erry mengatakan, Pilkada adalah pesta demokrasi yang harus mendapat perhatian Pemerintah Daerah (Pemda) dan semua elemen masyarakat. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan Pilkada dapat berjalan lancar, aman, tertib, damai dan bermartabat.

 “Pada Pilkada mendatang, mari kita satukan tekad untuk meningkatkan partisipasi masyarakat ke TPS jauh lebih baik dari Pilkada sebelumnya, aman dan bermartabat. Perbedaan pandangan politik jangan sampai menimbulkan pertikaian,” ajak Erry.

Rapat koordinasi menjadi penting, karena pelaksana, pemerintah daerah dan masyarakat akan menyatukan persepsi untuk memantapkan pelaksanaan Pilkada serentak yang pertama digelar di Sumut.

“Saya juga berharap Rapat Koordinasi semua pihak juga menjadi dasar dalam mengantisipasi ancaman keamanan dan konflik sosial bagi Pemerintah Daerah yang melaksanakan pilkada tahun ini,” harap Erry.

Dengan berlangsungnya Rakor Pemantapan Pilkada, dapat menepis isu beredar yang menyebutkan penyelenggara negarada dan penyelenggara Pilkada belum siap menggelar Pilkada di Sumut.

“Kita juga mendengar ada selentingan isu yang mengebutkan Pemerintah kurang memberikan dukungan, kemudian ada tudingan terhadap institusi dan oknum TNI/Polri yang tidak netral dan lain sebagainya. Semua isu itu hanya dihembuskan pihak yang tidak bertanggungjawab. Kita siap gelar Pilkada serentak di 23 Kabupaten dan Kota di Sumut,” papar Erry.

 Dalam kesempatan itu, Erry juga mendorong pelaksana Pilkada untuk berlaku jujur dalam menajalankan tugas dan tanggungjawabnya. Sumut harus bersih dari pelanggaran etika dalam Pilkada.

“Dalam Pilkada mendatangan, mari kita bersikap lebih baik. Jangan ada lagi komisiener KPU yang melanggar kode etik sehingga ada yang diberhentikan dan diberi peringatan keras. Pengalaman sebelumnya harun menjadi evaluasi bagi kita semua, baik penyelenggara, aparat keamanan, penegak hukum maupun jajaran  Pemerintah Daerah agar dapat menjalin kebersamaan, koordinasi dan komunikasi serta responsif dalam mencegah jangan sampai peristiwa itu terulang kembali atau bahkan muncul modus-modul lainnya,” pesan Erry.

Erry juga berpesan kepada jajaran Pemerintah Daerah dan Forum Koordinasi Pemerintah Daerah (FKPD) Kabupaten/Kota, terutama yang akan mengikuti pilkada serentak untuk memastikan semua pembiayaan anggaran di KPU dan Panwaslu, pengamanan, sosialisas dan fasilitasi lainnya, telah ditampung di APBD masing-masing Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan dan peraturan yang ada.

“Penyelenggara negara mempersiapkan seoptimal mungkin agar tahapan pelaksanaan pilkada dapat berjalan dengan lancar. Memantapkan koordinasi, komunikasi dengan semua jajaran penyelenggara bersama dengan FKPD dan pemerintah setempat untuk mengantisipasi kemungkinan dinamika yang terjadi,” tambah Erry.

Tidak lupa Erry berpesan untuk memanfaatkan lembaga-lembaga strategis yang ada di lingkungan masyarakat untuk mendongkrak tingkat partisipasi pemilih serta bersama-sama menjaga kekondusifan ditengah-tengah  masyarakat dan sebagainya demi kelancaran pelaksanaan pilkada serentak di Sumut.

Sementara Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Soedarmo mengatakan, Sumut merupakan provinsi yang paling banyak menggelar Pilkada serentak pada 9 Desember 2015 mendatang. Seiring dengan itu, potensi konflik juga cukup besar. Untuk itu, Pemerintah Daerah harus bekerja ekstra keras guna meminimalisasi konflik Pilkada nantinya.

“Kami berharap para Gubernur, Bupati dan Walikota memiliki peras strategis dalam melancarkan Pilkada serentak. Harus bertanggungjawab menciptakan stabilitas keamanan. Tentu hal ini harus mendapat dukungan penuh dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah,” ujar Soedarmo.

Soedarmo juga berharap seluruh stakeholder pemerintah dan penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), parpol, TNI, Polri dan masyarakat bersinergi dalam melancarkan pelaksanaan Pilkada di Sumut.

“Apaprat juga harus menjaga netralitas, begitu juga jajaran aparat keamanan untuk mengedepankan fungsi deteksi dini dan pencegahan dini guna mendukung stabilitas daerah,” harap Soedarmo.

Kepala Badan Kesbangpol Linmas Sumut, Drs H Eddy Syofian, M.AP melaporkan, Rakor Pemantapan Pilkada dihadiri lebih kurang 300 peserta dari kepala daerah 23 Kabupaten/Kota se-Sumut, jajaran FKPD Kabupaten/Kota, Pimpinan SKPD terkait, Kepala Kesbangpol Kabupaten/Kota, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota, Ketua KPU dan Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota.

“Rakor ini menghadirkan narasumber Pangdam I/BB, Kapoldasu, Kajatisu, Ketua KPU Sumut, Ketua Bawaslu Provsu dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum,” jelas Eddy.

Eddy menyatakan, tujuan utama Rakor Pemantapan Pilkada adalah untuk menyatukan visi yang sama dalam menyukseskan Pilkada serentak, baik pemerintah daerah, aparat keamanan, aparat penegak hukum baik penyelenggara pemilu, menegakkan ketentuan dan peraturan secara murni dan konsekuen sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi masing-masing, mengkoordinasikan dengan berbagai pihak untuk mengantisipasi kemungkinan yang akan timbul yang akan mengganggu jalannya pilkada dan mengoptimalkan bantuan termasuk pengamanan sampai tingkat TPS untuk mencegah terjadinya gangguan dan konflik sosial yang mungkin timbul pada pelaksanaan Pilkada.

“Rakor kali ini mengusung tema Optimalisasi pengamanan dan pencegahan gangguan konflik sosial,” tutup Eddy. (red)