Dirjen Daglu Kemendag Ditetapkan sebagai Tersangka

Dari kiri, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Mujiyono, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Mohammad Iqbal, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok Ajun Komisaris Besar Hengki Haryadi, Direktur Reserse Kriminal Umum Komisaris Besar Krishna Murti, Kepala Subdirektorat Kejahatan dan Kekerasan Ajun Komisaris Besar Herry Heryawan di Mapolda Metro Jaya, Kamis (30/7/2015).

GLOBAL SUMUT-Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Partogi Pangaribuan ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan tindak pencucian uang di Kementerian Perdagangan. Penetapan tersebut setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Partogi selama 12 jam, mulai dari pukul 10.00 WIB sampai 22.00 WIB pada Kamis (30/7/2015).

"Proses pemeriksaan selama 12 jam, Dirjen Perdagangan Luar Negeri non-aktif, PP, ditetapkan sebagai tersangka," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Mohammad Iqbal di Jakarta, Kamis (30/7/2015) malam.

Penetapan ini berdasarkan dengan alat bukti permulaan. Alat bukti berupa keterangan saksi serta sinkronisasi alat bukti yang disita saat penggeledahan. "Juga aliran dana pada satu rekening saudara PP, ada sinkronisasi perbuatan melawan hukum," kata Iqbal.

Polisi belum merinci peran Partogi dalam kasus ini. Pasalnya, polisi masih melakukan pemeriksaan lanjutan.

Partogi dijerat Pasal 3 dan Pasal 6 UU Nomor 15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 25/2003 dan Pasal 3, 4, 5 UU Nomor 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan Pasal 5 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 a, b, dan Pasal 12B UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukuman 20 tahun penjara.

Kasus ini bermula dari kegeraman Presiden Joko Widodo terhadap dwell time atau masa tunggu bongkar muat peti kemas di Tanjung Priok pada Rabu (17/6/2015) lalu. Pasalnya, aktivitas tersebut dinilai cukup lama dan berdampak luas terhadap perekonomian di Indonesia.

Tito langsung menunjuk Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok Ajun Komisaris Besar Hengki Haryadi untuk melakukan pengecekan di lapangan. Setelah dilakukan pendalaman, ternyata ditemukan sesuatu yang bermasalah, yakni soal perizinan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok.

Selain itu, dari paparan Hengki, Tito menyebut adanya unsur tindak pidana berupa penyuapan dan gratifikasi di perizinan Pelayanan Terpadu Satu Atap di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.

Tito kemudian membentuk satgas khusus yang diketuai Hengki dengan dibantu Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Dari situ, polisi menggeledah kantor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan pada Selasa (28/7/2015).

Setelah penggeledahan, polisi kemudian menangkap ME yang diduga terlibat kasus penyuapan di instansi pemerintahan tersebut. Tak berhenti di situ, dua orang dari Kementerian Perdagangan, yakni MU sebagai PHL dan IM sebagai Kasubdit di Kementerian Perdagangan, juga turut dijadikan tersangka dalam kasus ini.(red_01)