Wagub Tengku Erry Nuradi ; Jika Kami Keliru, Silahkan Kritisi Kinerja Pemprov Sumut

MEDAN | GLOBAL SUMUT-Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Ir H Tengku Erry Nuradi MSi mengajak mahasiswa untuk menjaga independensi sebagai salah satu elemen pendorong pembangunan. Selain itu, mahasiswa juga tidak perlu sungkan untuk mengkritisi jika kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut melakukan kekeliruan dalam menjalankan amanah rakyat.

Hal itu dikemukan Tengku Erry Nuradi dalam acara berbuka puasa bersama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan sejumlah elemen mahasiswa di restoran Koki Sunda, Jl S Parman Medan, Selasa (14/7/2015).

Hadir dalam acara tersebut ketua dan presiden dan perwakilan BEM se Kota Medan, Kelompok Cipayung, Ikatan Mahasiswa Kedaerahan Provinsi Sumut, perwakilan Ikatan Mahasiswa Karo (IMKA) dan sejumlah elemen mahasiswa lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Erry menyatakan, sederhana, cerdas dan kritis terhadap berbagai persoalan, merupakan kakarter umum mahasiswa. Karakter tersebut harus tetap tumbuh demi melakukan perubahan kea rah yang lebih baik.

“Mahasiswa juga harus menjaga militansi. Tetapi diatas semua itu, mahasiswa harus mampu menjaga independensi,” ujar Erry.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut tidak menutup diri dari masukan, saran dan sumbang ide dari berbagai elemen mahasiswa. Keberadaan mahasiswa dalam menyuarakan kebenaran dan keadilan sosial akan mengingatkan pemegang kebijakan dalam menunaikan tanggungjawab menyejahterakan rakyat.

“Silahkan kritisi dengan cara yang santun. Jika tujuannya baik, maka Pemerintah Provinsi akan berterima kasih telah diingatkan. Apalagi kritik tersebut adalah kritik yang membangun,” tambah Erry.

Dalam kesempatan tersebut, Erry juga menyahuti harapan Ketua Ikatan Mahasiswa Karo ( IMKA) Mathias Tarigan, agar pemerintah segera memiliki solusi dalam penanganan pengungsi erupsi Gunung Sinabung.

Sumut kini sedang mengalami berbagai persoalan diantaranya penanganan bencana erupsi Gunung Sinabung yang tak henti sejak 3 tahun lalu. Akibatnya, sebanyak 9900 lebih pengungsi masih hidup di 10 titik posko penampungan.

Salah satu solusi penangan erupsi Sinabung adalah dengan memindahkan warga yang berada di radius 7 kilometer dari kaki Gunung Sinabung. Pemerintah Pusat, Pemprov Sumut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bekerjasama dengan Kodam I/BB telah menyiapkan 103 rumah siap huni dari 370 rumah yang direncakan dibangun pada tahap pertama.

“Selebihnya kini masih dalam tahap pembangunan dengan memaksimalkan bantuan tenaga dari Kodam I Bukit Barisan. Tahap pertama telah diserahkan kepada masyarakat dari Desa Bakerah. Jumlah itu jauh dari kebutuhan masyarakat pengungsi. Sementara beberapa desa lain belum mendapatkan rumah,” jelas Erry.

Relokasi berada dikawasan hutan produksi di Siosar, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Sekitar 17 km dari kota Kabanjahe, ibu kota Kabupaten Karo.

Penyiapan rumah dilengkapi fasilitas seperti listrik, air, pembukaan lahan pemukiman seluas 30 Ha. Selain itu juga disipakan perbaikan dan pengerasan jalan sepanjang 9,2 Km. Pembuatan akses jalan yang membelah hutan ini menelan biaya sebesar Rp 11,5 miliar dan memanfaatkan 11 hektar hutan lindung milik Kementerian Kehutanan RI.

“Pembanguna relokasi ini dapat terlaksana karena keterlibatan dari berbagai stakeholders. Pemerintah tidak mampu bekerja sendiri,” ujar Erry.

Pembangunan rumah akan dilanjutkan untuk merelokasi penduduk yang berasal dari desa Simacem dan Suka Meriah. Rumah-rumah yang dibangun dengan tipe 36 ini berdiri atas dukungan tim gabungan yang terdiri dari masyarakat pengungsi, masyarakat setempat, serta tenaga 495 prajurit TNI AD dari Kodam I Bukit Barisan.

Total jumlah rumah yang direncanakan dibangun adalah 2.053 yang secara bertahap dilanjutkan tahun ini. Sedangkan jumlah pengungsi Sinabung yang rencana akan direlokasi sebanyak 1.700 kepala keluarga (KK), terdiri dari masyarakat yang berada di dalam radius 3 km, yaitu yang bermukim di Kecamatan Payung (Desa Sukameriah) dan Kecamatan Naman Teran (Desa Bekerah,  Desa Simacem), dan masyarakat yang tinggal di luar radius 3 km dari Kawah Gunung Sinabung dan berada di depan bukaan kawah, berpotensi terancam oleh guguran lava dan luncuran awan panas, yaitu: Kecamatan Payung (Desa Gurukinayan), Kecamatan Naman Teran (Desa Kutatonggal), Kecamatan Simpang Empat (Desa Berastepu dan Dusun Sibintun serta Desa Gamber). Sementara untuk lahan pertanian, telah disiapkan lahan di Siosar seluas 416 hektar.

“Saya berharap, mahasiswa juga turut melakukan sosialisasi agar warga yang telah mendapat rumah di Siosar untuk menempati rumahnya. Informasi yang saya terima, sejumlah warga enggan menempati rumah dengan alasan lokasi jauh dari lahan pertanian warga,” harap Erry.

 Selain itu, Erry juga mengatakan, Sumut saat ini masih mengalami krisis listrik berkepanjangan. Sejumlah pembangkit yang tersedia, tidak mampu memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Akibat, kerap terjadi pemadaman secara bergilir oleh PT PLN (Persero) Wilayah Sumut.

Operasional PLTA Asahan III diharapkan dapat mengurangi krisis listrik di Sumut, setelah terkendala lebih dari 10 tahun terakhir. Izin pinjam pakai lahan dari Kementerian Kehutanan sudah terbit pada 25 Juni 2015, sehinga kendala utama dalam proses pembangunannya dengan ini sudah menampakkan titik terang.

“Izin Pinjam Pakai kawasan hutan sudah keluar, sehingga Pemerintah Provinsi beserta Pemkab Tobasa dan Asahan akan segera membentuk Tim Inventarissasi Pengusaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dalam Hutan (IP4T) yang nantinya di ketuai oleh BPN,” papar Erry.

Lebih lanjut Erry mejelaskan, dalam kawasan hutan  yang akan dibangun PLTA Asahan III tersebut, terdapat 87 persen areal yang dikeluarkan sertifikatnya oleh BPN.

“Perlu diinventarisir apakah sertifikat tersebut keluar sebelum SK 44 tahun 2005. Apabila sebelum SK tersebut, maka Menhut akan merevisi izin pinjam pakai kawasan yang dikeluarkan, jika ini selesai, PLN akan segera melaksanaan pembangunan pembangkit Asahan III,” sebut Erry.

Dalam kesempatan tersebut Erry juga menanggapi harapan mahasiswa agar Pemprov Sumut mengusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pajak perkebunan secara maksimal.

“Harapan adik-adik mahasiswa akan kita bahas. Pemerintah Provinsi tentu akan berfikir keras untuk memaksimalkan SDM dan SDA yang dimiliki demi mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat,” jelas Erry.

Sementara Ketua Pantia Berbuka Puasa Bersama mahasiswa dan BEM, Arie Sugarna S.Sos mengatakan, acara tersebut merupakan agenda yang telah berlangsung dalam 5 tahun terakhir sejak tahun 2011 hingga tahun 2015. Tidak sekadar menjalin silaturahmi, acara berbuka puasa sekaligus dimanfaatkan mahasiswa menyampaikan aspirasi.

“Buka puasa tiap tahun adalah momentum yang baik untuk menyampaikan aspirasi. Jika selama ini banyak kawan-kawan mahasiswa yang kesulitan menyampaikan aspirasi, ini waktu yang baik dan selalu digunakan kawan-kawan. Semua aspirasi hampir sebagian besar tentang persoalan menyejahterakan rakyat dan roda pembangunan yang dinilai belum sesuai dengan harapan,” sebut Arie. (red)