Peringati Hari Kebangkitan Nasional Aliansi Sumut Bersatu dan Aksi Indonesia Muda Gelar focus group discussion

MEDAN | GLOBAL SUMUT-Bertepatan dengan peringatan hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei, Aliansi Sumut Bersatu (ASB) dan Aksi Indonesia Muda (AIM) Medan menggelarfocus group discussion(FGD) dengan tema“Refleksi Enam Bulan Pemerintahan Jokowi-JKdalam Meneguhkan Kebhinekaan (VisiKe-9Jokowi-JKdalam Nawacita), bertempat diSekretariat Aliansi Sumut Bersatu (ASB), Jln. Jamin Ginting Pasar VII No. 156Kec. Medan SelayangKotaMedan.

FGD ini diikuti oleh puluhan anak muda yang belajar dan berniat menjadi agen-agen pluralisme di Sumatera Utara, khususnya kota Medan. Mereka berasal dari beberapa komunitas, antara lainASBSumut, AIMMedan, Paguyuban Karya Salemba Empat (KSE), Cangkang Queen, Himpunan Mahasiswa Langkat(Himala)USU,GMKI FISIP USU, HMI FISIP USU, FMN FISIP USU, Ikatan Mahasiswa Administrasi Negara (IMDIAN) FISIP USU, Pers Mahasiswa Suara USU, Pema FISIP USU, Politik FISIP USU, Gemar Belajar FH USU, IMADA Sumut, IMAS USU, Gema Nias, LSM Martabat Sumut serta Menaranews Sumut sebagai media partner. Kegiatan ini dipandu olehMartin Rambe, pendiri dan KetuaAIMMedan.

FGD inidibagi dalam 3 sesi, yaitu sesi pertama tentang Kebhinekaan, sesi kedua tentang Refleksi Enam Bulan Pemerintahan Jokowi-JKdalam Meneguhkan Kebhinekaan, dan sesi ketigaperumusanrekomendasi dari peserta FGD.

Seperti diketahui,perspektif yang salahtentang minoritas dan mayoritas banyakdipengaruhi oleh orang tuadan lingkungan. Stigma negatif terhadap orang yang berbeda, baik dari segi suku, agama, golongan, bahkan orientasi seksual, dalam masyarakat yang tidak menghargai keragaman/kebhinekaan dapat memicu adanya intoleransi dan tindakan kekerasan mayoritas pada minoritas.

Samson Sihombing, dari LSM Martabat menyampaikan bahwa Jokowi-JK ketika penyusunan visi misi pada pemilihan presiden secara jelas menulis bahwa intoleransi merupakan satu dari tiga ancaman nyata terhadap disintegrasi bangsa Indonesia. Atas dasar itu, Capres Jokowi menyusun Nawacita visi misi pembangunannya, dimana dalam nawacita yang terakhir, pasangan yang kemudian menjadi Presiden/Wakil Presiden ketujuh ini, menyatakan bahwa penguatan toleransi terhadap minoritas dan merawat kebhinekaan sebagai salah satu program utamanya.

FGD ini berlangsung hangat dengan diskusi yang membahas sampai sejauh mana Jokowi-JK mengimplementasikan janjinya perihal toleransi ini dalam 6 bulan pemerintahannya sekarang.

Ngesty, pegiat kampanye pluralismemengatakanbahwaiaadalahsalah satu anggota Jamaah Ahmadiah Indonesia (JAI)kota Medan, danseringkali mengalami perlakukan yang diskriminatif dari banyak pihak karena“perbedaan”yangdimilikinya. Ia tidak diterima oleh masyarakat yang beragama Kristen maupun beragama Islam.Ngesty menilai bahwa sampai sejauh ini, Jokowi-JK belum berbuat untuk membela kaum minoritas, apalagi bila dikaitkan dengan masih berlakunya peraturan dua menteri untuk pembangunan rumah ibadah.

“Saya bersama dengan kak Wira sudah pernah turun langsung ke Pahae, disana muslim sampai saat ini tidak diberi ijin oleh pemerintah setempat untuk mendirikan mesjid, sementara di Binjai, umat Kristiani yang tidak bisa membangun gereja HKBP,” ungkapnya.

Wira mengamini peryataan Ngesty, selama 6 bulan pemerintahan Jokowi-JK berjalan, katanya,memang terlalu dini untuk menyimpulkan kinerja mereka. Namun, hingga saat ini tampak masih belum ada upaya yang dilakukan pemerintah Jokowi-JK, sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah sat ini melakukan pembiaran, padahal 6 bulan masa pemerintahan sudah cukup untuk menghimpun data-data terkait kebhinekaan yang masih belum berjalan dengan tepat.

Ditambah lagi dengan persoalan belum adanya tindakan pemerintah terhadap media yang memperkeruh suasana kondusif kebhinekaan saat ini. “Jelas terlihat, koran sana berwajah apa, koran yang itu kiblatnya kemana. Ketika ada salah satu umatnya terzolimi, maka media itu akan mengexplorenya habis-habisan sehingga tidak jarang memicu kebencian dari pembaca yang masih berpikiran sempit,” ujarnya.

Selain masalah intoleransi antar umat beragama,Dikadari Komunitas LGBT Sumut,menyatakanbahwakebhinekaan tidak hanya berkaitan dengan perbedaan suku, agama, dan lain-lain, melainkan juga berkaitan dengan identitas pilihan seksual. Hal inijugamemperkaya identitas kebhinekaan itu sendiri.Dika berharap masyarakat dapat menghargai mereka yang berbeda dari mayoritas umat manusia yang lain.

FGD menghasilkan empatrekomendasi atau saran tindak terkait kebhinekaan. Rekomendasi ini merupakan inti kesimpulandaripernyataan dan tanggapan parapesertaFGD, antara lain :

1).Diskusi/sharingterkait pendalaman isu-isu kebhinekaandan penguatan pluralisme yang bertujuan memperkecil intoleransi akan diadakan lebih sering dan terjadwal.

2).Akan diadakan aksi bersamaturun ke jalan untukmengawalvisipemerintahan Jokowiyang memperkuatkebhinekaanIndonesia.

3).Pembuatan petisi dengan mengumpulkan tanda tangan secara online, guna mengingatkan Jokowi-JK perihal janjinya untuk merawat kebhinekaan.

4).Membuat pernyataan sikap untuk mengingatkan pemerintahan Jokowiperihalkebijakannya belum tepatterkait pencegahan intoleransi antar mayoritas terhadap minoritas.(Alif-red)