Copot ir.Aunillah Kadistanla Labura Yang Tak Berpihak Kepada Nelayan

LABURA | GLOBAL SUMUT-Diambang waktu akhir jabatan atau pengunduran diri, sepatutnya H.Khairudin Syah sitorus SE Bupati Labura jangan lagi mengulur waktu atas keinginan para nelayan pesisir pantai tanjung leidong dan kp masjid yang semakin terhimpit perekonomiannya,meminta agar segera mencopot jabatan kadistanla ir.Aunillah yang di nilai tak mempunyai program dan tidak berkeinginan untuk berpihak kepada nelayan tradisionil yang makin terjepit   Akibat kedinasan tersebut berjalan hanya sebatas mengintai dan mengolah anggaran APBD dan di tuding sekedar mengeruk melalui kesempatan mumpung lagi menjabat tampa ada program keseimbangan hingga tindakan di lapangan sangat nihil.

Jika tidak ingin para nelayan lebih terprovokasi oleh pihak-pihak yang memanfaatkan kesempatan, akibat makin merajalelanya pukat trawl, pukat hela dua tetap beroperasi tanpa mengantongi izin apapun bahkan diskanla sengaja melakukan pembiaran telah terindikasi memakan suap bulanan, untuk menyikapi hal ini  Bupati harus lebih tegas dengan mengedepankan kepentingan nasib nelayannya segeralah menggantikan jabatan kadis Aunillah dengan sosok yang pantas dan memiliki spesifikasi ke ahlian atas potensi kelautan labura.

Ketika hal ini dikonfirmasikan kepada kadis waktu lalu di kantornya mengakan, untuk tahun 2015 ini belum satupunpengusaha pukat traw yang mengurus izin.masalah pengawasan nanti akan kita usulkan dari dinas ini.

Mengomentari  ketua AWDI Labura Saifuddin sitorus bersama humas PNTI Labura Idris a.b senada, kita harapkan Bapak Bupati lebih merespon di lema yang saat ini terjadi bagi para nelayan disini, sejak dinas terkait di jabat oleh ir.aunillah, terlalu banyak keluhan nelayan yang tak teratasi  bahkan mereka terabaikan. memang ada bantuan-bantuannya berskala kecil tapi tidak menyentuh dan jauh azas manfaatnya. sangat mengherankan lagi, atas bantuan 2 unit kapal dari APBN yang tak tau rimbanya menurut info kuat keterlibatan kadis atas raibnya kapal tersebut.

Disini berkisar 300 lebih pukat trawl yang beroperasi tanpa memiliki izin, jelas mengganjal pemasukan dan peningkatan PAD Kabupaten Labura.ini sangat merugikan daerah akibat unsur diskanla sengaja membiarkan hal perizinan mungkin karena sudah ada main samping untuk perbulannya.

Untuk ini, sekali lagi sebagai mewakili para nelayanyang mulai jenuh dan kecewa atas sikap masa bodoh kadis kelautan sebaiknya bapak bupati kita jangan terlalu mempertahankan ir Aunillah di posisi yang bukan bidangnya.

Jelas ia tidak pernah berniat nelayan sejahtera di lihat dari track record nya selama ini bahkan inspektorat harus serius memeriksa penggunaan anggarannya sejak tahun 2013 hingga kini yang mulai di ketahui bermasalah.

Masalah tindakan bagi temuan beberapa elemen atas beroperasinya secara ilegal kapal pukat telah di sampaikan keinstansi terkait di pusat sebab ada indikasi keterlibatan Diskanla, Syahbandar dan Pol Airut yang jadi biang pembeckingan kepada pengusa-pengusaha  illegal , papar si torus tegas. (TAN)