Camat Kualuh Selatan Singkirkan PJ Kades Damuli Kebun Secara Sepiahak

LABURA | GLOBAL SUMUT -Usai mengolah anggaran ADD , meski pun belum berakhir masa jabatan akhirnya  camat Kualuh Selatan Irwansyah Pohan menyingkirkan Kadus M.Rifai Harahap yang selama enam bulan di angkat menjabat sebagai PJ Kades Damuli Kebun Kecamatan Kualuh Selatan  Labura, Ia kecewa dengan Sk Camat atas pemutusan masa jabatan sepihak dan tidak di hadiri acaranya oleh camat.

Melihat kebijakan atas sikap ini, ada indikasi diangkatnya sosok PJ Kades ini hanya bakal di jadikan boneka untuk di korbankan sebagai penanggung jawab anggaran ADD 2014 .  kuatnya keterlibatan camat dalam pengangkatan cacat hukum dan menyalahi aturan atas kelayakan dan syarat PJ Kades di susul mekanisme terhadap pemutusan dan  masa tugas sepihak, ada imeg negatif atas hal kepemerintahan di desa Damuli Kebun ini yang semakin jadi sorotan publik  camat dan kades adalah pasangan ganda yang di tuding warga merusak tatanan dan pengelolaan anggaran bermasalah di desa Damuli Kebun ini.

Bagai mimpi ,entah karena retak tangan atau sengaja di pilih jadi boneka india , di nobatkan nya Kadus dusun V , M.Rifai Harahap menjadi PJ Kades Damuli Kebun , yang telah di tandatangani Drs. Ei Sampurna Rambe .M.si. dengan resmi telah melantik Ahmad Rifai Harahap selaku pejabat Kepala Desa Damuli Kebun.

Rezeki nomplok , tak lama berselang berfikir bagai tikus masuk dalam lumbung anggaran ADD pun mengucur sebesar  ± Rp.117.000.000,- Ta.2014 lalu, entah karena lugu atau sifat lupa daratan, dalam olah mengnolah anggaran akhirnya sang PJ  Kades baru terjebak dalam pertanggung jawaban penggunanaan anggaran, di tuding memainkan dana pengerasan badan jalan simpang hasang ke pasar I seputarannya senilai Rp. 43 juta . Berdasarkan hasil laporan warga ditelusuri  temuan BPD dan LPM desa atas pengadaan material , ongkos dan upah pekerja secara kasar di kalkulasikan hanya berkisar  RP.8.010.000,- , belum lagi pengguna dana lainnya  yang telah di buat dan di laporkan pertanggung jawabannya  ke daerah oleh Sekdes senilai total Rp.117 jt.

Mengatakan seorang warga , berharap ajang KKN di desa ini agar segera  di ungkapkan di tindak tegas oleh instansi penegak hukum, biarlah bagi M.Rifai Harahap merasa tidak terlibat ,  tak di fikirkannya lagi itu, baginya perkara cocok atau tidak cocok , layak mau pun tidak layak paling tidak pernah merasakan  menjadi kades meski  sekedar 6 bulan , ia sebagai pemecah rekord kades tercepat lengser di Labura , tapi paling tidak  ia punya sejarah bagi anak cucu bahwa M.Rifai Harahap pernah di percaya rakyat dan pemerintah secara sah memimpin desa Damuli Kebun  walau ujung-ujungnya tak sodap.

Ketika hal ini di konfirmasikan kepada Sekdes yang saat ini menjabat sebagai PLT Kades Agus Susanto di kantor desa  Jum’at (13/3) terkesan menghindar , bahkan beberapa kali di telpon tidak mengangkat. Begitu juga camat Kulauh Selatan Irwansyah Pohan  saat di konfirmasi via SMS Hp selularnya tidak membalas.

Memaparkan permasalahan ini di kediamanannya  M.Rifai Harahap menerangkan “ Saya kecewa dengan sikap pak camat yang memberikan surat mengakhiri masa jabatan saya secara sepihak bahkan tidak hadir dalam acara tersebut, padahal saya di angkat secara resmi , seharusnya ada sikap santun yang jadi tauladan , jelas ini permainan dan saya jadi korban. SK pemberitahuan tidak ada saya  terima pada pebruari 2015 lalu. Masalah anggaran,  sekdes dan BPD yang menjalankannya , kalau dana untuk jalan sudah saya serahkan 24 juta melalui bendahara dan di serahkan kepada sekdes , memang ada di kerjakan tapi tak sesuai. Orang itu lah pemainnya saya tidak ada menerima uang apa pun , ini fakta bahkan untuk rehab ruang kantor desa , kekurangannya saya gunakan uang pribadi , jadi mau bagaimana lagi ? sebenarnya masyarakat tidak ada yang ribut , tapi orang –orang dalam yang sengaja menciptakan keributan agar nama baik saya tercoreng , apa lagi ada niat saya mencalon kades bahkan surat pernyataan warga yang di buat ada yang di palsukan tanda tanganna . ini sikap buruk provokasi . intinya terkait masalah anggaran desa, semua sekdes yang berperan hingga laporan pertanggung jawaban  nya , masyarakat lah yang menilainya , saya jelas jadi korban”.ungkapnya serius.

Mengomentari hal ini mantan sekretaris LKMD Ilham Hafiz “ Biar hal ini berjalan dengan proses oleh instansi terkait pemkab, meninjau tenggang waktu pilkades sudah termasuk di ambang pintu, lebih baik dan fokus kita sama-sama memikirkan sosok yang pantas punya rasa kepedulian dan merakyat untuk memimpin di desa  damuli kebun . (TAN)