LABURA | GLOBAL SUMUT -Camat
Kualuh Selatan Irwansyah Pohan bersama BPD Damuli Kebun di ketuai Humala
Harahap di tuding warga telah kong kali kong setali tiga uang dalam
mempecundangi sosok Kadus yang diangakat menjadi PJ Kades tercepat
tersingkir di Kabupaten Labuhanbatu Utara . Unik di depaknya PJ Kades
oleh bawahannya BPD terindikasi adanya unsur penggunaan Anggaran ADD
disebut-sebut senilai Rp. 117 juta, sementara hal yang di ketahui warga
nilai tunai dana yang seyogianya ± Rp.143 jt , mengakibatkan isue tak
sedap atas keterlibatan badan Pemerintahan Desa (PMD) yang dicurigai
turut menyunat anggaran untuk rakyat ini.
Bukan
saja rasa malu, sudah jatuh ketimpa tangga lagi , inilah yang di
rasakan sosok mantan PJ Kades M.Rifai Harahap (44) tak tahan di
bola-bola bahkan di pecat bawahannya , hingga tersingkir tidak secara
hormat, akhirnya ngoceh mencemooh sikap bawahannya yang memaksa kehendak
dan tidak santun serta kebijakan buruk Camat Irwansyah Pohan , yang
semau gue mengangkangi SK Bupati melalui SEKDAKAB Drs. Edi Sampurna
Rambey M.si yang secara sah dan resmi melantik, mengukuhkan jabatannya
menggantikan Ramlan Jaya Nomor 191. Tertanggal 2 Mei 2014 dan di lantik
tanggal 8 Agustus 2014 di Aula Kantor Camat setempat .
Sikap
sembrono dan mengabaikan dasar hukum atas keabsahan legalitas jabatan
ini telah menimbulkan reaksi negatif atas keberadaan Camat sebagai
tampuk pimpinan kepemerintahan di Kualuh Sealatan. Beredar selentingan
dari warga arus bawah , kebijakan Camat bukan karena ceroboh , tapi
tidak teliti dan berjiwa kerdil sebagai seorang atasan, yang digembar
gemborkan memiliki segudang wawasan dan pengalaman birokrasi
kepemerintahan nyatanya isapan jempol belaka. Jelas keputusan abal-abal
dan sepihak ini dinilai telah lancang mengangkangi SK Bupati Labura.
Terkait
hal ini , “ Saya korban waktu di berhentikan pun macam dijebak, tidak
ada dasarnya atau pemberitahuan walau secara lisan. Anehnya , Camat pun
tidak hadir , masakan bawahan saya BPD yang di beri peran mengatakan “
ini ada surat perintah dari Camat, telah habis masa jabatan bapak,
serahkan stempel “. SK pemberitahuan pun tidak ada saya terima, malu
juga saya “. Papar Rifai mengeluhkan.
Sembari
melanjutkan membuka masalah Dana ADD yang Cuma sekitar Rp.117 juta
jadi menuai masalah , tentang kegiatan fisik “ Tanyakan saja BPD
ketuanya Humala Harahap merekalah yang menjalankan dan jadi pemainnya,
kemana semua sisa dananya saya tidak tahu, sebab saya sebatas
mengeluarkan uang sebagai pelaksana kepemerintahan Desa saja, untuk
rehab kantor Desa tidak ada masalah malah kekuarangan biayanya uang
pribadi saya yang menambahi . Sudah kita tanyakan ke warga , memang
kegiatan fisik ada di kerjakan orang itu, tapi di mark up volumenya
berbiaya kisaran ± 8 juta saja. Sementara dana yang saya kasi Rp.24 juta
sudah taulah siapa pemainnya itu . Aneh, yang ribut saat ini BPD
sedang perang mereka. Ada di antara mereka terlibat menjadi Tim sukses
salah satu calon Kades. Mungkin berniat hendak menjatuhkan saya , jelas
saya mau di korbankan. Padahal tidak pernah saya menerima upeti sepeser
pun dari BPD hasil kegiatan apa pun dari Desa. Ada yang tidak sejalan
dengan kita namanya Darno anggota BPD , mau saya pecat nanti tak enak,
belum lagi di ungkap masalah tentang pemalsuan tanda tangan pernyataan
masyarakat , seperti paraf pak Basri yang telah mengaku tidak pernah
meneken apa pun. Saya tidak mau di korbankan dan tidak terlibat dalam
KKN anggaran untuk Desa Damuli Kebun ini yang bakal jadi bumerang “.
Tegas M.Rifai Harahap kepada wartawan dan LSM.
Ketika
hal ini di k onfirmasikan kepada Camat Irwansyah Pohan Kamis (19/3) di
kantor Camat , pegawai mengatakan pak Camat lagi keluar dan saat di SMS
tidak membalas.
Mengomentari
hal ini Ketua LSM LPPN Labura B. Hasibuan Jum’at (20/3) , Anehnya
juga, Camat Irwansyah Pohan ini selaku pimpinan Kecamatan , persoalan
sekecil apa pun tak mampu di selesaikan nya , bagamana lagi kalau kasus
besar? . Menilai penggerogotan dana ADD 2014 ini , sudah sepatutnya
pihak inspektorat Labura jangan sebatas menerima laporan dan sekedar
menyuruh mengembalikan uang negara jika tidak ingin di sebut bersubhat
segera tindak tegas dan pidanakan pelaku –pelaku pemainnya. Hal ini
jelas menggores hati warga. Tak mesti di herankan , walau di desa ini
banyak yang berwawasan tapi sengaja berdiam diri tak perduli . apa lagi
memprotes , padahal mereka sudah ikut terzhalimi dan di lecehkan.
Naifnya
lagi, mantan PJ Kades M.Rifai selaku penerima dan penanggung jawab
anggaran jangan terlalu berkilah dan buang badan , bahkan berusaha
mengkambing hitamkan pihak lain, jangan-jangan dia kambing hitamnya.
Sebab warga sudah lebih bijak menilai atas kerja desa ini yang selalu
menjadi dilema. Bila inspektora lumpuh mengatasi kasus ini, kita akan
menelusuri lebih lanjut dan menindak lanjuti permainan uang untuk
keperluan rakyat desa ini. Ungkap Hasibuan tegas . (TAN)
Posting Komentar
Posting Komentar