Forkomwari Desak Polisi Tangkap dan Jerat Pelaku Penyerangan Wartawan Dengan UU Pers

MEDAN | GLOBAL SUMUT - Terkait penyerangan kantor Tabloit Mingguan Sumut Berita di Jalan Mangaan, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, yang mengakibatkan salah seorang redakturnya babak-belur, terus berlanjut. 

Setelah mengambil keterangan dua orang saksi oleh juper, masing-masing Anto Alias Pepeng serta Hadi Gunawan, informasi yang di dapat menyebutkan surat penangkapan sudah diterbitkan dan telah ditandatangani Kapolsek Medan Labuhan, Rabu (25/2).

Penyerangan yang dilakukan oleh puluhan preman terhadap insan pers tersebut terakhir menuai banyak kecaman dari beberapa lembaga pers sendiri serta Lembaga Swadaya Masyarakat. 

Ditempat terpisah, Ketua DPP Forum Komunikasi Wartawan Indonesia (Forkomwari), Syaiful Badrun melalui Sekretaris Jendralnya Abu Hasan Asyari SE  mendesak pihak kepolisian khususnya Polsek Medan Labuhan untuk segera menangkap para pelaku penyerangan terhadap kantor Tabloit Mingguan Suara Sumut.

“Kita sangat menyesalkan penyerangan terhadap kantor Tabloit Suara Sumut yang mengakibatkan seorang redakturnya babak belur. Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers (UU Pers), belum sepenuhnya merdeka. Kekerasan masih menghantui kemerdekaan Pers di Indonesia,Seperti penyerangan kantor Tabloit Mingguan Sumut Berita baru - baru ini.Oleh karena itu kita mendesak pihak kepolisian untuk segera menangkap para pelaku  dan menjeratnya dengan UU Pers ,” ujar Abu.

Lebih lanjut dikatakannya Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 harus dijamin.

UU Pers No. 40 Tahun 1999 sebenarnya telah menjamin kebebasan pers sebagai hak asasi warga negara dan wujud kedaulatan rakyat. Undang-Undang ini juga dengan tegas menolak sejumlah ancaman eksternal terhadap kebebasan pers, khususnya: (1) Penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran (pasal 4 ayat  2); selanjutnya (2) Tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan hak pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi (Pasal 4 ayat 3). Kepada siapa saja yang melakukan ancaman terhadap pers, menurut Pasal 18 ayat (1) dapat diancam hukuman paling lama dua tahun penjara atau denda paling banyak Rp 500 juta. Sementara itu, bagi perusahaan pers yang melanggar Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 13, menurut Pasal 18 ayat (2), diancam pidana denda paling banyak Rp 500 juta.

Abu juga menambahkan, keberadaan insan pers di tengah-tengah masyarakat adalah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan informasi. Serta mencari solusi tentang permasalahan yang sedang berkembang.  Jadi pers bukanlah momok yang menakutkan dan bukan pula untuk dijauhi. “Kalau ada masalah pemberitaan yang menyinggung salah satu instansi, kan ada hak jawabnya yang telah diatur undang-undang. (M.Mangunsong)