Ini merupakan kerja sama konsesi pertama antara pemerintah dengan badan
usaha operator pelabuhanPadahal, di UU Pelayaran No 17/2008 tentang
Pelayaran disebutkan bahwa dalam 3 tahun sejak aturan ini diundangkan
harus ada konsesi antara badan usaha dengan pemerintah, dalam hal ini
Kementerian Perhubungan.
"Kita
memang agak terlambat, karena seharusnya ini dilakukan 2011. Nanti akan
ada lagi perjanjian konsesi dengan pelabuhan lainnya," kata Ignasius
Jonan pada wartawan.
Meski
pelabuhan berdiri di atas tanah badan usaha seperti Pelindo, lanjut
Jonan, pemerintah tetap berhak atas konsesi. Sebab, laut adalah milik
negara.
Dari
konsesi tersebut, negara akan mendapatkan bagi hasil yang berbeda-beda
di setiap pelabuhan. Untuk Pelabuhan Belawan, bagi hasilnya adalah
2,5%." Nah, dari Hasil konsesi ini akan dipakai untuk membangun
pelabuhan lain yang tidak layak secara bisnis," katanya.
Tahun
ini, tambah Jonan, pemerintah akan membangun dan memperbaiki 77
pelabuhan. Sementara dalam 5 tahun depan, ditargetkan ada 300 pelabuhan
yang dibangun dan diremajakan."Kalau tidak bangun, tidak ada pemerataan
ekonomi,"Ungkapnya di acara konfrensi Pers yang di gelar di rauangan
Pelindo I Cabang Belawan turut didampingi GM Pelindo I Cabang Belawan
tersebut.(red).
Posting Komentar
Posting Komentar