LABURA | GLOBAL SUMUT -Diduga
dampak dari proyek 17 anggota DPRD Labura terkait pengesahan RAPBD TA
2015 yang dinilai cacat hokum dan terkesan dipaksakan paripurna
pengesahannya , walaupun tidak memenuhi Gourom, dimana anggota DPRD
Labura yang terdiri dari 35 dewan, dan 17 anggota dewan tidak hadir
tetapi RAPBD TA 2015 tetap disyahkan dan diparipurnakan.Akibat dampak
dari protes 17 anggota DPRD itu, sehingga anggota dewan pilihan rakyat
itu tidak menerima gaji untuk bulan januari.
Hal
ini dikatakan sejumlah anggota DPRD labura saat berbincang-bincang
dengan GLOBALSUMUT.COM dan wartawan lainnnya digedung rapat paripurna
DPRD Labura.” Sampai saat ini kami anggota dewan belum menerima gaji
untuk bulan januari pak”. Apakh karena , kami menolak hasil paripurna
pengesahan RAPBD TA 2015 itu?. Karena menurut kami , tidak akan mungkin
kami mampu membahas RAPBD TA 2015 yang begitu tebal selama dua hari.
Karena
kami menduga pengesahan RAPBD TA 2015 ini , sudah di “Setting” pimpinan
DPRD dan Pemkab untuk sisahkan. Sehingga kami anggota DPRD tidak dapat
membahas apa maksud dan tujuan anggaran tersebut. Sebab , dua hari
sebelum disahkan RAPBD baru dibagikan sama anggota dewan, manalah
mungkin kami anggota dewan baru ini mampu untuk membahas RAPBD TA 2015
itu yang begitu tebal lembarannya.
Salah
seorang anggota DPRD juga mengatakan, seharusnya pimpinan DPRD itu
jangan menambah masalah, sebab, kalau anggota DPRD ini tidak gajian,
maka akan terbuka lebar masalah baru lagi. Kita lihat sajalah, Sekwan
saja dijadikan tersangka akibat dugaan perjalanan dinas fiktif anggota
DPRD yang telah habis masa bhaktinya, sudah pusing .” Kami dipilih
rakyat dan bekerja untuk rakyat ,kami merubah system yang lama, yang
diduga tata tertib DPRD ini tidak berpihak pada masyarakat, makanya kami
tidak menerima pengesahan paripurna RAPBD TA 2015 itu”,
katanya.(Andika/Jhonson)
Posting Komentar
Posting Komentar