Demo Batalkan Kenaikan Harga BBM Sempat Memanas Massa Blokir Jalan Pelabuhan Belawan

BELAWAN | GLOBAL SUMUT - Aksi demo penolakan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) kembali digelar kalangan masyarakat dan mahasiswa tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dimulai dari Simpang Seruwai Pekan Labuhan dan Depo Pertamina Labuhan berlanjut ke Pelabuhan Belawan. 

Aksi ratusan para demontrans secara berkonvoi tersebut sempat memanas serta mendapatkan pengawalan ketat aparat kepolisian hingga sempat beberapa saat melumpuhkan arus keluar masuk truk kontener di Pelabuhan Belawan, Selasa (19/11/2014).

Semula para demontrans sejak pagi hingga siang harinya berkumpul di Simpang Seruwai Pekan Labuhan persisnya di Halte Bus yang terbengkalai dengan membuka dapur umum sembari mengelar aksi demo memasak dengan kayu bakar sebagai bentuk protes pada Pemerintah bahwa rakyat sudah tak lagi memasak memakai BBM maupun gas akibat harga BBM dan gas saat ini sudah melambung.  Usai makan siang bersama para Mahasiswa, para demontrans melanjutkan aksinya mengarah ke Depo Pertamina di Pekan Labuhan sembari berorasi menentang kenaikan BBM karena dampak kenaikan BBM sudah sangat meresahkan kalangan rakyat kecil.  

Saharuddin selaku kordinator aksi Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) dalam peryataan sikapnya mengatakan, batalkan kenaikan BBM dan turunkan harga, cabut mandat rakyat serta desak DPR/MPR RI untuk mengelar sidang istimewa tuntut pertangungjawaban Presiden diduga melanggar UU APBN.  

Presiden Jokwi menaikkan harga BBM bersubsidi jenis premium dan solar sebesar Rp 2000/liter, Jokowi diduga telah melanggar aturan yang berlaku sebab, asumsi harga minyak di APBN tertulis 105 dolar AS perbarel.Sementara harga minyak saat diumumkan naik di kisaran 75 dolar AS perbarel. 

Karena itulah rakyat dan Mahasiswa mendukung peryataan anggota DPR (Lucky Hakim) untuk mengugat dasar Pemerintah menaikkan harga BBM.Ditegaskannya, Presiden menaikkan harga BBM tanpa persetujuan DPR, ini tidak sesuai dengan UU APBN Pasal 7 ayat 6a, katanya melalui akun twitter @sayaluckyhakim. 

Dimana dalam pasal 7 berbunyi, pemerintah hanya dapat menaikkan harga BBM tanpa persetujuan DPR bila harga minyak dunia naik hingga 15% diatas asumsi APBN.Jokowi sebagai Presiden tidak bisa seenaknya dalam memutuskan kenaikan harga BBM bersubsidi, apalagi harga minyak dunia tengah mengalami penurunan, kalau harus naikkan, jokowi harusnya meminta persetujuan DPR sesuai aturan yang ada.  "baca UUD 1945 pasal 23 ayat 1,2 dan 3 intinya perencanaan, perubahan dan pelaksanaan APBN harus persetujuan DPR.(red).