AEK KANOPAN | GLOBAL SUMUT-
Aroma tak sedap terkait pengelolaan anggaran didinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Labuhanbatu utara mulai kembali menguap. Meski kerap menuai
kritikan miris dari berbagai elemen masyarakat, namun hal itu tak ayal
menjadikan oknum pengguna anggaran di instansi tersebut tetap tidak
merubah tata kelola kebijakannya.
Bahkan,
selain dituding paling korup, dinas ini juga disebut-sebut minus
transparansi. Dan sudah bukan rahasia umum lagi, berbagai penyimpangan
demi penyimpangan terus saja bermunculan. Mulai dari mekanisme
penganggaran, tahapan tender hingga realisasi anggaran yang tak pernah
sepi menuai persoalan.
Sayangnya, budaya “kotor “ tersebut terkesan di pelihara, bahkan tidak adanya teguran apalagi sanksi yang tegas dari aparat terkait, seperti inspektorat, terkesan diam duduk manis, begitu juga dengan Bapak Bupati selaku pemegang keputusan tertinggi di Kabupaten Basimpul Kuat Babontuk Elok ini, salah seorang pegawai Inspektorat yang tidak ingin disebutkan identitasnya mengatakan bahwa mereka bukannya tidak mampu mengupas habis kebusukan ini namun posisi mereka yang merupakan "anak buah" BK 1 Labura sangat sulit untuk menerapkan itu hasil kerja kami masih pesannya.
Hal itu dipaparkan salah seorang aktivis yang juga Ketua NGO.Kab. Labura sdr IR. J.Rinaldi Hutajulu , Senin (25/02), seusai melakukan peninjauan ke sejumlah proyek fisik PU di berbagai lokasi di Kabupaten Labuhanbatu Utara selama sepekan terakhir.
“Maraknya praktik kolusi, besarnya fee proyek serta lemahnya pengawasan mutu pekerjaan menjadi penyebab utama terjadinya kebocoran anggaran. Jadi, kalau Bupati mau serius membangun Kabupaten Labura ini ke depan, segera mengganti rezim Isa Ansyari (Kadis PU red) dan kroninya. Jika terus dipertahankan, maka itu sama saja dengan memelihara “koruptor” tegasnya.
Lebih lanjut, Sumber aktivis mengatakan, “potensi kebocoran anggaran tersebut didasari oleh perhitungan serta analisis terhadap mutu proyek yang banyak mengalami pengurangan volume hingga rendahnya mutu material yang dikerjakan pemborong. Disamping itu, lemahnya pengawasan serta budaya korup oleh pengguna anggaran di instansi tersebut dituding sebagai penyebab sulitnya mengendalikan tingkat kerugian daerah, apalagi sebagian besar rekanan yang di pilih kadis PU dari media dan LSM biar lebih aman tanpa adanya pemberitaan” ungkapnya.
Bahkan, pihaknya secara tegas menuding indikasi “korupsi” di dinas itu kerap berjalan secara terang-terangan. Bahkan dijelaskannya, untuk tahun 2013 yang lalu saja, meski anggaran belum terserap sepenuhnya, pihaknya kini sudah mengantongi sejumlah daftar penyimpangan yang akan segera dilaporkan kepada pihak terkait, seperti BPK maupun instansi berwenang lainnya.
Hal ini tentunya terkait temuan kecurangan proses tender serta manipulasi volume pekerjaan di lapangan.”Kemarin kami sudah turun untuk memantau pekerjaan fisik dilapangan, hingga saat ini kami sudah mengantongi sejumlah dugaan pelanggaran kontrak, diantaranya manipulasi timbunan beskos pada proyek pengaspalan jalan serta penggunaan besi baik kwantitas maupun kwalitas yang tidak sesuai spesifikasi pada proyek bangunan gedung, dan ini sudah kita dokumentasikan.Jadi, jika sampai kontrak habis pekerjaan ini tidak ada perbaikan, temuan ini akan kami beberkan kepada pihak BPK dan melaporkan ke TIPIKOR,” walaupun ada rasa pesimis melihat kinerja aparat hukum khususnya di Sumatera Utara yang masih bisa "dibeli" tegasnya. (Jhon/ifnu.Labura)
Sayangnya, budaya “kotor “ tersebut terkesan di pelihara, bahkan tidak adanya teguran apalagi sanksi yang tegas dari aparat terkait, seperti inspektorat, terkesan diam duduk manis, begitu juga dengan Bapak Bupati selaku pemegang keputusan tertinggi di Kabupaten Basimpul Kuat Babontuk Elok ini, salah seorang pegawai Inspektorat yang tidak ingin disebutkan identitasnya mengatakan bahwa mereka bukannya tidak mampu mengupas habis kebusukan ini namun posisi mereka yang merupakan "anak buah" BK 1 Labura sangat sulit untuk menerapkan itu hasil kerja kami masih pesannya.
Hal itu dipaparkan salah seorang aktivis yang juga Ketua NGO.Kab. Labura sdr IR. J.Rinaldi Hutajulu , Senin (25/02), seusai melakukan peninjauan ke sejumlah proyek fisik PU di berbagai lokasi di Kabupaten Labuhanbatu Utara selama sepekan terakhir.
“Maraknya praktik kolusi, besarnya fee proyek serta lemahnya pengawasan mutu pekerjaan menjadi penyebab utama terjadinya kebocoran anggaran. Jadi, kalau Bupati mau serius membangun Kabupaten Labura ini ke depan, segera mengganti rezim Isa Ansyari (Kadis PU red) dan kroninya. Jika terus dipertahankan, maka itu sama saja dengan memelihara “koruptor” tegasnya.
Lebih lanjut, Sumber aktivis mengatakan, “potensi kebocoran anggaran tersebut didasari oleh perhitungan serta analisis terhadap mutu proyek yang banyak mengalami pengurangan volume hingga rendahnya mutu material yang dikerjakan pemborong. Disamping itu, lemahnya pengawasan serta budaya korup oleh pengguna anggaran di instansi tersebut dituding sebagai penyebab sulitnya mengendalikan tingkat kerugian daerah, apalagi sebagian besar rekanan yang di pilih kadis PU dari media dan LSM biar lebih aman tanpa adanya pemberitaan” ungkapnya.
Bahkan, pihaknya secara tegas menuding indikasi “korupsi” di dinas itu kerap berjalan secara terang-terangan. Bahkan dijelaskannya, untuk tahun 2013 yang lalu saja, meski anggaran belum terserap sepenuhnya, pihaknya kini sudah mengantongi sejumlah daftar penyimpangan yang akan segera dilaporkan kepada pihak terkait, seperti BPK maupun instansi berwenang lainnya.
Hal ini tentunya terkait temuan kecurangan proses tender serta manipulasi volume pekerjaan di lapangan.”Kemarin kami sudah turun untuk memantau pekerjaan fisik dilapangan, hingga saat ini kami sudah mengantongi sejumlah dugaan pelanggaran kontrak, diantaranya manipulasi timbunan beskos pada proyek pengaspalan jalan serta penggunaan besi baik kwantitas maupun kwalitas yang tidak sesuai spesifikasi pada proyek bangunan gedung, dan ini sudah kita dokumentasikan.Jadi, jika sampai kontrak habis pekerjaan ini tidak ada perbaikan, temuan ini akan kami beberkan kepada pihak BPK dan melaporkan ke TIPIKOR,” walaupun ada rasa pesimis melihat kinerja aparat hukum khususnya di Sumatera Utara yang masih bisa "dibeli" tegasnya. (Jhon/ifnu.Labura)
Posting Komentar
Posting Komentar