Kegiatan pelantikan turut dihadiri langsung ketua DPP HNSI Jakarta H.Yusuf Solichien Martadiningrat Ph.D dan Sekjen, Wagubsu H.Tengku Erry Nuradi, Komandan Lantamal I Belawan, kapolres Pelabuhan Belawan,mewakili Pandam I BB, Kepala PPSB, Kepala Karantina Ikan serta tokoh masyarakat serta unsur pengurus 14 DPC HNSI se-Sumut.
Kegiatan pelantikan ditandai dengan diserahkannya bendera petaka DPD HNSI Sumut serta sesuai surat keputusan DPP HNSI Nomor :KEP-96/DPP-HNSI/V/2014 tentang pergantian antar waktu DPP HNSI Provsu masa bhakti 2013-2018 ditanda tangani ketua umum DPP HNSI H.Yussuf Solichien Martadiningrat Ph.D dan Sekjen Dr.Ir.Anton Leonard SP, MM.
Sebagai ketua DPD HNSI Sumut yakni H.Syah Affandin, SH, sekretaris Pendi Pohan, Bendahara H.Akhmad Nurdin Saleh, serta sejumlah pengurus biro-biro organisasi lainnya.
Ketua panitia pelaksana Pendi Pohan mengatakan, panitia sebelumnya memohon maaf seharusnya pelantikan berlangsung sebulan lalu tapi berhubung karena ada berbagai kegiatan nasional dan pilkada akhirnya pelantikan baru bisa terlaksana yang diikuti 14 DPC HNSI Kabupaten/Kota se-Sumut.Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh unsur pengurus dan para undangan sehingga acara pelantikan ini berlangsung sukses.
Komandan Lantamal I Belawan mengatakan, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki 17 ribu pulau dengan garis pantai 4000 Km persegi yang memiliki potensi ekonomi kelautan yang sangat besar serta kekayaan sumber daya alam di bawah laut yang melimpah baik kekayaan alam mineral, hayati serta ikan yang sangat potensial untuk dikembangkan.
Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia telah banyak mengekspor hasil laut diantaranya udang, kepiting dan ikan dan sebagainya dimana sebagian besar hasil laut itu sebagian besar dinikmati negara-negara di eropah maupun Asia, seperti amerika, jepang, singapura serta negara lainnya di dunia.
Jika demikian maka sudah seharusnya sumber devisa dari kekayaan laut Indonesia sangat memungkinkan untuk menjadikan negara ini menjadi negara yang besar tentram dan kaya, dengan kata lain nelayan Indonesia akan menjadi nelayan dan pengusaha kaya dan tentram jika pemerintah bersama-sama masyarakat,pengusaha, stoke holder serta komponen bangsa ini turut serta dalam
mendukung dalam mengelola sumber daya alam di dalam lautan tersebut. Apa yang disampaikan diatas sangat berbeda dengan kenyataan saat ini, masyarakat nelayan masih jauh dari kesejahteraan bahkan tak sedikit dari mereka masih didera kemiskinan, pemerintah masih belum optimal mendukung kegiatan kenelayaan artinya masih berorientasi kepada lenoriented belum mengarah pada konsep oriented kemaritiman.
Selain itu aparatur terkait serta stoke holder yang ada serta pengusaha masih memikirkan keuntungan semata sehingga berdampak
pada masyarakat nelayan yang belum bisa menikmati kekayaan sumber daya alam hayati tersebut.Diharapkan agar HNSI dapat menjadikan nelayan-nelayan Indonesia untuk berkelas dunia dari mulai pengelolaan, pemanfaatan sumber daya sampai dengan penjualan berkelas dunia sehingga taraf hidup nelayan dapat terjamin tidak seperti saat ini.
Potensi Kekayaan laut harus dijaga, dikelola dan dimanfaatkan serta dilestarikan untuk generasi masa kini serta generasi masa datang sebagaimana diamanatkan UU 1945 pasal 33 ayat 3, meski hal ini tak mudah namun kita dapat memanfaatkan momentum ini sebagaimana janji presiden terpilih Jokowi pada kunjungannya di Kampung Nelayan jelang berlangsungnya Pilpres, kita berharap HNSI menjadi pelopor pengusaha yang sukses, kaya sejahtera dan berkelas dunia serta penyumbang devisa di negara tercinta ini.Ujar Danlantamal sembari mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan DPD HNSI Sumut.
Terpisah Ketua DPP LSM Berani Abd.Rahman Kepada Media ini mengatakan,Pelantikan Pengurus HNSI Sumut ini hendaknya berdampak positip terhadap nelayan selain itu HNSI dapat mengawal uu perikanan serta memperjuangkan pekerja nelayan supaya semua terdaftar di BPJS.
Siapa pun Ketua maupun pengurusnya
hendaknya peka terhadap penderitan nelayan
tradisional selama ini,pasalnya Kepres no.39 Tahun 1980 maupun Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan RI No.18/PERMEN-KP/2013 tentang kapal trawl dan
pukat tarik dua kapal atau gerandong itu belum dicabut artinya peraturan
-peraturan itu berlaku,Namun kenyatanya peraturan -peraturan tersebut
sepertinya tidak dihiraukan,akibatnya terjadi kesenjangan sosial antara
nelayan dan terjadi insiden disana-sini.Kita berharap kepada pengurus
HNSI Sumut yang baru dilantik agar bekerjasama dengan petugas keaman
mengawasi zona-zona tangkap nelayan.sehingga kedepannya tidak ada lagi
kita dengar nelayan dengan nelayan berbunuhan dilaut,Kepada petugas
terkait kita berharap menjalankan pungsi dan tugasnya dengan
sebaik-baiknya,"jika nelayan yang menggunakan kapal trawl dan pukat
tarik dua kapal atau gerandong menyalahi aturan ya di tangkap saja,bukan
sebaliknya malah melidungi atau membeking",tambahnya.(Abu/GS/Mdn)
Posting Komentar
Posting Komentar