Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Medan Minta Pemko Perhatikan Kesejahteraan Penghuni Lapas

MEDAN | GLOBAL SUMUT -Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Kota Medan meminta Pemko Medan agar memperhatikan kesejahteraan penghuni Lapas Tanjung Gusta, khususnya kesehatan. Karena dari hasil kunjungan yang dilakukan, dewan banyak menerima keluhan penghuni lapas karenakan mereka tidak mempunyai kartu BPJS, sehingga khawatir kalau mereka dirujuk ke rumah sakit.

“Demikian juga soal makanan. Beras dan sayuran yang diberikan kepada mereka sangat jauh dari harapan kesehatan. Ini perlu ada sikap dan tindakan dari Walikota,” ujar Anggota FPG DPRD Medan Ainal Mardiah saat menyampaikan pemandangan umum fraksinya terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Kota Medan 2015 dalam rapat paripurna dewan di Gedung DPRD Medan, Jalan Maulana Lubis, Medan, Senin (25/8/2014).

FPG juga meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) agar mengevaluasi rumah sakit swasta yang bekerjasama dengan Pemko, yang jelas-jelas melanggar aturan seperti belum adanya UKL/UPL atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), agar tidak menjadi penerima pasien program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

"Kami melihat program ini harus mendapat perhatian serius, karena menyangkut hidup masyarakat miskin," tegas Ainal yang juga Sekretaris Komisi A.

Yang terpenting, pihaknya juga meminta agar rumah sakit penerima pasien BPJS yang ada di Kota Medan, jangan selalu berpikir dari segi bisnisnya saja, tapi juga harus berperan aktif dalam segi sosial.

Selain itu, kata Ainal, Dinas Kesehatan diminta agar mensosialisasikan hak dan kewajiban rumah sakit dan peserta BPJS, sehingga masyarakat pengguna kartu ini lebih mengetahui hak dan kewajibannya.

“Rumah sakit mana saja yang dapat menerima pasien program BPJS, dan pasien yang dapat dirujuk ke rumah sakit tersebut seperti apa saja, hal ini perlu disosialisasikan agar diketahui masyarakat," ungkapnya.

FPG juga meminta Dinas Kesehatan harus meningkatkan status kesehatan masyarakat, dengan indikatornya antara lain angka kematian ibu, angka kematian bayi, gizi buruk, angka kejadian penyakit dan berbagi indikator lainnya.

Selanjutnya meningkatkan kepuasan pada masyarakat atas pelayanan kesehatan yang diberikan, memberikan proteksi/perlindungan dalam bentuk jaminan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Karena dari pengamatan kami, program-program tersebut pada anggaran Tahun 2014 tidak berjalan secara optimal,” tegas Ainal.

Begitu juga dengan Dinas Kesehatan Kota Medan, imbuh Ainal, masih perlu melakukan berbagai peningkatan, baik pembangunan sarana dan prasarana, maupun dari sisi kualitas kesehatan masyarakat. “Serta akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat,” pungkasnya. (Red/GS)