"Yang harus memperbaikinya, ya semua, mulai dari pemerintah pusat, daerah, aparat, dan terutama masyarakat juga harus ikut saling mengawasi. Tidak bisa hanya Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), karena bukan hanya tanggungjawab Bulog semata," ujar Koordinator Pokja Kebijakan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Suahasil Nazara di Jakarta, kepada sejumlah wartawan.
Penyaluran beras miskin (raskin) di Desa
Percut Kecamatan Percut Seituan Kab.Deli Serdang diduga diselewengkan dan
menjadi ‘sumber rezeki’ bagi sejumlah oknum Desa maupun kecamatan dan di sana.
Dari jatah puluhan ton/ bulan untuk desa-desa, dijual dengan harga Rp 2.000/ kg
s/d Rp 2.300/kg. Padahal, harga yang ditetapkan pemerintah hanya Rp 1.600/ kg.
Keuntungan diperoleh sekitar puluhan juta per
bulan menjadi upeti bulanan.Sumber yang layak dipercaya , menyebutkan,
keuntungan puluhan juta yang diperoleh menjadi ajang bagi-bagi rezeki diduga
dikoordinir oknum-oknum Desa tersebut.
Warga yang minta namanya tidak dicantumkan mengatakan
kalau proyek raskin seperti ini bukan rahasia lagi. Lebih lanjut dikatakannya,
praktik korupsi dan pungli sudah merajalela. Bahkan, sudah sampai ke tingkat
kecamatan dan desa/ kelurahan.
"Masyarakat mengeluh dan resah. Kami pun
mendengar keluhan tersebut. Hal ini tentu patut disesalkan. Raskin pun tega
‘dimainkan.
Sementara itu kepala Desa PERCUT Faisal Sag belum berhasil dikompirmasi walau sejumlah warga sudah resah terkait harga raskin didaerah ini. (MM/DS)
Posting Komentar
Posting Komentar