MEDAN | GLOBAL SUMUT-Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang)
Kementrian Perhubungan Republik Indonesia, Eli A Sinaga, menyampaikan
Kota Medan bersama Manado dan Batam menjadi kota percontohan dalam
rangka pengurangan C02 di Indonesia melalui treatment transportasi. Hal
ini tidak terlepas dari keberhasilan Indonesia mengurangi 26 persen C02.
“Sampai tahun 2025 pengurangan yang dilakukan mencapai 41 persen,
apalagi jika mendapat bantuan dari luar,” kata Eli A Sinaga ketika
menghadiri Konsep Tataran Transportasi Lokal di Kota Medan Dalam Rangka
Suistainable Urban Transport Improvement Project (SUTIP) di Balaikota
Medan yang dibuka Sekda Kota Medan Ir Syaiful Bahri Lubis, Jumat (16/5).
Sedangkan untuk mendukung pengembangan sistem Transit Medan, Binjai dan Deli Serdang (Mebidang), kata Eli, pada tahun ini sebanyak 30 unit bus akan didatangkan ke Kota Medan. “Tujuan pengoperasian bus ini untuk mengurangi penggunaan angkutan umum, mobil pribadi maupun sepeda motor. Melalui pengoperasian bus ini mampu mengurai sekaligus meminimalisir tingkat kemacetan yang terjadi selama ini,” harapnya.
Menurut Eli, pengembangan sistem Transit Mebidang ini seperti yang telah dikembangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Trans Jakarta. Kehadiran Trans Jakarta ini untuk mengatasi kemacetan di Jakarta, sebab penduduknya saat ini mencapai 10 juta jiwa. Selanjutnya Trans Jakarta ini juga diproyeksikan untuk melayani warga di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi) yang ditaksir mencapai 30 juta jiwa.
“Sedangkan untuk Kota Medan, pengembangan sistem angkutan umum dengan menggunakan bus besar ini diproyeksikan untuk mengatasi kemacetan di Kota Medan dimana penduduknya saat ini hampir mencapai 3 juta jiwa. Selain Medan, bus ini juga akan melayani warga di Binjai dan Deli Serdang (Mebidang). Untuk ketiga wilayah ini, penduduknya ditaksir mencapai 5 juta jiwa,” kata Eli.
Dengan populasi penduduk yang hampir 5 juta jiwa dan infrastruktur jalan yang terbatas, jelas Eli, tentunya rentan dengan terjadinya kemacetan. Hal itu telah dirasakannya langsung saat pulang dari Tebing Tinggi ke Medan, waktu tempuh lebih dari 2,5 jam akibat kemacetan yang terjadi.
Karena itulah Eli berharap agar warga lebih memilih menggunakannya dibandingkan angkutan umum, mobil pribadi maupun sepeda motor sebagai sarana transportasi.
“Supaya masyarakat tertarik menggunakan bus ini sebagai sarana transport dalam melakukan aktifitas sehari-hari, maka bus yang akan didatangkan ini benar-benar baik dan sesuai dengan standarnya. Jika bus yang didatangkan nanti tidak sesuai dengan standar, tidak usah diterima,” tegasnya.
Atas dasar itulah Eli selanjutnya berharap segala sarana maupun prasarana pendukung untuk pengoperasian bus dapat segera diselesaikan. Dia optimis kehadiran bus ini mampu mengurai kemacetan yang terjadi selama ini. “Jadi, kita semua harus siap. Jangan sampai kedatangan bus ini nantinya menjadi sia-sia,” ungkapnya.
Selain soal sistem Transit Mebidang, Eli, juga menyoroti keberadaan Bandara Kuala Namu yang saat ini telah dikenal dunia sehingga menjadi perhatian khusus pihaknya. Dia ingin akses menuju
Bandara Kuala Namu dipermudah, salah satu dengan menata sistem transportasi baik melalui angkutan umum maupun kereta api agar menjadi lebih baik lagi.
Guna mendukung semua ini, Eli, meminta Pemko Medan segera menyampaikan hal-hal apa yang dibutuhkan dalam rangka pembangunan transportasi di ibukota Provinsi Sumatera Utara. “Jika Medan punya komitmen yang kuat, saya memperjuangkannya di pusat, termasuk pembangunan MRT. Peluang Medan sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia sangat terbuka lebar. Pintu untuk mendapatkan itu terbuka lebar asalkan semua punya komitmen yang kuat,” jelasnya.
Sementara Kadis Perhubungan Kota Medan, Renward Parapat, menjelaskan diskusi ini dilakukan sesuai dengan penandatanganan MoU antara Pemko Medan, Batam dan Manado dengan Kementrian Perhubungan dalam rangka Mitigasi Nasional dalam pengembangan strategi aksi mitigasi yang sesuai dengan karakteristik lokal.
Guna pengembangan hal tersebut, Renward, mengungkapkan Kementerian Perhubungan segera menyusun atau merevisi Tatanan Transportasi Lokal (Tatralok). Dalam Tatralok ini memuat seluruh program kegiatan sektor transportasi kota, termasuk pengusulan anggarannya. “ Program ini harus dilengkapi dengan dokumen perencanaan, salah satunya adalah Tatralok,” ungkap Renward.
Selain itu tambah Renward lagi, terdapat juga soal integrasi angkutan seperti Mebidang yang menintegritas sistem angkutan umum. “Untuk Kementerian Perhubungan meminta masukan – masukan ke Medan, Binjai dan Deli Serdang mengenai program apa yang akan dibuat dalam rangka integritas transportasi tersebut. Jangan sampai semua program tidak ada implementasi yang jelas,” ujarnya. (red)
Sedangkan untuk mendukung pengembangan sistem Transit Medan, Binjai dan Deli Serdang (Mebidang), kata Eli, pada tahun ini sebanyak 30 unit bus akan didatangkan ke Kota Medan. “Tujuan pengoperasian bus ini untuk mengurangi penggunaan angkutan umum, mobil pribadi maupun sepeda motor. Melalui pengoperasian bus ini mampu mengurai sekaligus meminimalisir tingkat kemacetan yang terjadi selama ini,” harapnya.
Menurut Eli, pengembangan sistem Transit Mebidang ini seperti yang telah dikembangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Trans Jakarta. Kehadiran Trans Jakarta ini untuk mengatasi kemacetan di Jakarta, sebab penduduknya saat ini mencapai 10 juta jiwa. Selanjutnya Trans Jakarta ini juga diproyeksikan untuk melayani warga di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi) yang ditaksir mencapai 30 juta jiwa.
“Sedangkan untuk Kota Medan, pengembangan sistem angkutan umum dengan menggunakan bus besar ini diproyeksikan untuk mengatasi kemacetan di Kota Medan dimana penduduknya saat ini hampir mencapai 3 juta jiwa. Selain Medan, bus ini juga akan melayani warga di Binjai dan Deli Serdang (Mebidang). Untuk ketiga wilayah ini, penduduknya ditaksir mencapai 5 juta jiwa,” kata Eli.
Dengan populasi penduduk yang hampir 5 juta jiwa dan infrastruktur jalan yang terbatas, jelas Eli, tentunya rentan dengan terjadinya kemacetan. Hal itu telah dirasakannya langsung saat pulang dari Tebing Tinggi ke Medan, waktu tempuh lebih dari 2,5 jam akibat kemacetan yang terjadi.
Karena itulah Eli berharap agar warga lebih memilih menggunakannya dibandingkan angkutan umum, mobil pribadi maupun sepeda motor sebagai sarana transportasi.
“Supaya masyarakat tertarik menggunakan bus ini sebagai sarana transport dalam melakukan aktifitas sehari-hari, maka bus yang akan didatangkan ini benar-benar baik dan sesuai dengan standarnya. Jika bus yang didatangkan nanti tidak sesuai dengan standar, tidak usah diterima,” tegasnya.
Atas dasar itulah Eli selanjutnya berharap segala sarana maupun prasarana pendukung untuk pengoperasian bus dapat segera diselesaikan. Dia optimis kehadiran bus ini mampu mengurai kemacetan yang terjadi selama ini. “Jadi, kita semua harus siap. Jangan sampai kedatangan bus ini nantinya menjadi sia-sia,” ungkapnya.
Selain soal sistem Transit Mebidang, Eli, juga menyoroti keberadaan Bandara Kuala Namu yang saat ini telah dikenal dunia sehingga menjadi perhatian khusus pihaknya. Dia ingin akses menuju
Bandara Kuala Namu dipermudah, salah satu dengan menata sistem transportasi baik melalui angkutan umum maupun kereta api agar menjadi lebih baik lagi.
Guna mendukung semua ini, Eli, meminta Pemko Medan segera menyampaikan hal-hal apa yang dibutuhkan dalam rangka pembangunan transportasi di ibukota Provinsi Sumatera Utara. “Jika Medan punya komitmen yang kuat, saya memperjuangkannya di pusat, termasuk pembangunan MRT. Peluang Medan sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia sangat terbuka lebar. Pintu untuk mendapatkan itu terbuka lebar asalkan semua punya komitmen yang kuat,” jelasnya.
Sementara Kadis Perhubungan Kota Medan, Renward Parapat, menjelaskan diskusi ini dilakukan sesuai dengan penandatanganan MoU antara Pemko Medan, Batam dan Manado dengan Kementrian Perhubungan dalam rangka Mitigasi Nasional dalam pengembangan strategi aksi mitigasi yang sesuai dengan karakteristik lokal.
Guna pengembangan hal tersebut, Renward, mengungkapkan Kementerian Perhubungan segera menyusun atau merevisi Tatanan Transportasi Lokal (Tatralok). Dalam Tatralok ini memuat seluruh program kegiatan sektor transportasi kota, termasuk pengusulan anggarannya. “ Program ini harus dilengkapi dengan dokumen perencanaan, salah satunya adalah Tatralok,” ungkap Renward.
Selain itu tambah Renward lagi, terdapat juga soal integrasi angkutan seperti Mebidang yang menintegritas sistem angkutan umum. “Untuk Kementerian Perhubungan meminta masukan – masukan ke Medan, Binjai dan Deli Serdang mengenai program apa yang akan dibuat dalam rangka integritas transportasi tersebut. Jangan sampai semua program tidak ada implementasi yang jelas,” ujarnya. (red)
Posting Komentar
Posting Komentar