MEDAN | GLOABAL SUMUT- Organisasi
Masyarakat (Ormas) Kebangkitan Indonesia Baru (KIB) Dewan Pimpinan Wilayah
Propinsi Sumatera Utara adakan Rapat internal di Kediaman Ketua DPW Propinsi
Sumatera Utara, Sabtu (19/4/2014).
Rapat yg diselenggarakan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) ini juga memanggil seluruh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten/Kota untuk membahas Program kerja yang akan dijalankan di setiap daerah di Propinsi Sumut. "Rapat ini bahas Program saja. Yang lain tidak."Ucap Skretaris DPW Propinsi Sumut Ricky Faerdinal, SE.
Dalam agenda rapat yang digelar tersebut, seluruh Kepengurusan Kebangkitan Indonesia Baru (KIB) sempat menyebutkan Kelegalitasan untuk di Propinsi. Karena salah seorang pengurus terdengar mengucapkan Legalisasi Ormas. "Kita minta dulu Kelegalitasannya. Kita kan cuma dapat Surat Keputusan Mandat, dan itu hampir habis masanya. Kalau Propinsi sudah lengkap, daerah pun siap untuk menjalankan Program kerja."Ucap salah seorang Pengurus di DPW dalam rapat tersebut.
Selain itu, dalam rapat terbuka yang diselenggarakan, Ketua DPW Propinsi Sumut KIB Misro saat dikonfirmasi tentang keabsahan Organisasi seusai Rapat mengatakan, bahwa SK untuk Kepengurusan wilayah masih ditunggu dari Pimpinan di Jakarta. "Kita masih menunggu kiriman dari pusat. Karena Propinsi yang lain juga masih menanti kiriman SK."Ungkap Misro.
Mengenai DPD, tambah Misro, masih SK Mandat yang diberikan."DPD SK Mandat juga, sesuai dengan AD/ART. 2/3 DPD sudah terbentuk di Sumut, maka SK akan diturunkan. Mengenai Pelantikan, akan menyusul nantinya."Ucapnya.
Disinggung tentang Ormas KIB yang Deklarasi sebulan yang lalu, membawa pesan Jokowi For Presiden 2014 dan posko-posko yang dibuka untuk relawan jokowi. "Arahan dari Ketua Umum yang nantinya kita kerjakan. Saya tidak akan jalan tanpa ada arahan dari Ketua Umum mengenai Jokowi. Saya tidak akan melangkah lebih jauh lagi tanpa arahan tersebut. Semua mekanisme melalui Jakarta. DPW hanya menyampaikan pesan ke DPD mengenai hal Jokowi."Jelasnya.
Hadir dalam rapat terbuka Dewan Pimpinan Wilayah Propinsi Sumut Kebangkitan Indonesia Baru, perwakilan dari Calon Kepengurusan DPD setiap Kabupaten/Kota. Yakni, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Batubara, Kota Tanjung Balai, Kota Binjai, Kabupaten Langkat, Kota Padangsidempuan, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten
Tapanuli Selatan, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tanah Karo, Kabupaten Pakpak Barat, Kabupaten Nias, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Labuhan Batu. (Wing)
Rapat yg diselenggarakan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) ini juga memanggil seluruh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten/Kota untuk membahas Program kerja yang akan dijalankan di setiap daerah di Propinsi Sumut. "Rapat ini bahas Program saja. Yang lain tidak."Ucap Skretaris DPW Propinsi Sumut Ricky Faerdinal, SE.
Dalam agenda rapat yang digelar tersebut, seluruh Kepengurusan Kebangkitan Indonesia Baru (KIB) sempat menyebutkan Kelegalitasan untuk di Propinsi. Karena salah seorang pengurus terdengar mengucapkan Legalisasi Ormas. "Kita minta dulu Kelegalitasannya. Kita kan cuma dapat Surat Keputusan Mandat, dan itu hampir habis masanya. Kalau Propinsi sudah lengkap, daerah pun siap untuk menjalankan Program kerja."Ucap salah seorang Pengurus di DPW dalam rapat tersebut.
Selain itu, dalam rapat terbuka yang diselenggarakan, Ketua DPW Propinsi Sumut KIB Misro saat dikonfirmasi tentang keabsahan Organisasi seusai Rapat mengatakan, bahwa SK untuk Kepengurusan wilayah masih ditunggu dari Pimpinan di Jakarta. "Kita masih menunggu kiriman dari pusat. Karena Propinsi yang lain juga masih menanti kiriman SK."Ungkap Misro.
Mengenai DPD, tambah Misro, masih SK Mandat yang diberikan."DPD SK Mandat juga, sesuai dengan AD/ART. 2/3 DPD sudah terbentuk di Sumut, maka SK akan diturunkan. Mengenai Pelantikan, akan menyusul nantinya."Ucapnya.
Disinggung tentang Ormas KIB yang Deklarasi sebulan yang lalu, membawa pesan Jokowi For Presiden 2014 dan posko-posko yang dibuka untuk relawan jokowi. "Arahan dari Ketua Umum yang nantinya kita kerjakan. Saya tidak akan jalan tanpa ada arahan dari Ketua Umum mengenai Jokowi. Saya tidak akan melangkah lebih jauh lagi tanpa arahan tersebut. Semua mekanisme melalui Jakarta. DPW hanya menyampaikan pesan ke DPD mengenai hal Jokowi."Jelasnya.
Hadir dalam rapat terbuka Dewan Pimpinan Wilayah Propinsi Sumut Kebangkitan Indonesia Baru, perwakilan dari Calon Kepengurusan DPD setiap Kabupaten/Kota. Yakni, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Batubara, Kota Tanjung Balai, Kota Binjai, Kabupaten Langkat, Kota Padangsidempuan, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten
Tapanuli Selatan, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tanah Karo, Kabupaten Pakpak Barat, Kabupaten Nias, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Labuhan Batu. (Wing)
Posting Komentar
Posting Komentar