BRI Persulit KUR Untuk Nelayan

MEDAN | GLOBAL SUMUT-Program pemerintah dalam upaya mensejahterakan masyarakat nelayan sekala kecil melalui program Keridit Usaha Rakyat (KUR) sepertinya omong kosong. Bagaimana tidak, pihak perbankan yang sebagai penyalur KUR tersebut terkesan mempersulit masyarakat nelayan sekala kecil. BRI misalnya, berulang kali masyarakat nelayan mengajukan pinjaman KUR, tetap gagal. Medan (10/4/2014).

 

“Apa yang diterangkan pihak BRI Medan dalam sosialisasi UMKM yang diselenggarakan Ditjen Perikanan Tangkap di aula PPSB Gabion Belawan kemaren itu ternyata omong kosong alias manis mulut doang, nyatanya kami tetap saja dipersulit untuk mendapatkan pinjaman KUR. Sepertinya ada upaya penggagalan secara sistematis yang dilakukan pihak BRI untuk masyarakat nelayan sekala kecil, atau jangan-jangan keluarga mereka saja yang mendapatkan pinjaman KUR itu”.

 

Demikian dikatakan ketua kelompok nelayan KUB Deli Usaha Mandiri Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan Abdurrahman pada GLOBAL SUMUT di Labuhan. Kamis (10/4/2014).

 

Ketua kelompok nelayan itu mengaku sangat kecewa dengan BRI unit Simpang Kantor Medan Labuhan maupun BRI Wilayah Sumatera Utara yang terkesan membola-bolai dirinya. “Saya sangat kecewa dengan pimpinan BRI unit simpang kantor dan BRI Wilayah Sumut. Anggota saya yang mau pinjam dana KUR itu sudah menunjukkan agunan berupa surat tanah SK Camat, bahkan ada juga sertifikat. Namun pihak BRI unit simpang kantor menolaknya dengan alasan koordinasi ke Bank Indonesia, ini artinya pimpinan BRI unit simpang kantor tak siap dalam melayani masyarakat nelayan dalam program KUR yang ditetapkan pemerintah”.

 

Masih dikatakan Rahman, program peningkatan keberdayaan ekonomi diperkuat dengan diluncurkannya program kredit usaha rakyat (KUR). Dalam program KUR, pemerintah menempatkan dana pada PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) sebagai dana penjaminan untuk mempermudah penyaluran kredit untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan penempatan dana itu, maka UMKM dapat memperoleh KUR dari perbankan hingga sebesar Rp. 20 juta per debitur tanpa harus memberikan agunan kepada pihak perbankan. Sekarang ini KUR boleh mencapai Rp. 50 sampai Rp. 500 juta, sementara anggota saya butuh dana Rp. 80 juta untuk pengembangan usaha, tapi bukan berarti tanpa agunan bahkan agunannya mencapai Rp. 1 Miliar. Kata Rahman.

 

Alasan BRI unit itu kita koordinasikan ke BRI Wilayah jalan Puteri Hijau Medan lanjut Rahman, hasilnya juga kecewa. Petugas security Bustaini bukannya mengarahkan anggota saya ke pimpinannya melainkan ke BRI jalan Iskandar Muda Medan. Kita minta agar pemerintah segera mengganti ke dua pimpinan BRI yang mempersulit masyarakat nelayan itu. Ujar Rahman. [mn/bu].