Komunitas Intelijen: Pemadaman Berpotensi Memicu Konflik
MEDAN | GLOBAL SUMUT -Krisis listrik di Sumut saat ini sangat rentan dipolitisasi berbagai pihak.
Karenanya Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Sumut merekomendasikan agar PLN
lebih gencar menyampaikan informasi untuk memberikan pemahaman kepada
masyarakat tentang program pembenahan kelistrikan Sumut dan memberikan jaminan
perbaikan selesai hingga akhir Maret 2014.
Hal tersebut
menjadi salah satu point Rakor Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Sumut yang
berlangsung di Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Sumut, Jalan Anggada II Belawan,
Kamis (27/2). Kondisi kelistrikan Sumut yang semakin parah berdasarkan
pengamatan dan pantauan Kominda berpotensi jadi komoditas politis yang dapat
memicu konflik di tengah masyarakat.
Rakor yang
dipimpin Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah (BINDA) Sumut Brigjen TNI Cucu
Somantri, dihadiri Gubsu diwakili Kepala Badan Kesbangpol Linmas Sumut Drs H
Eddy Syofian MAP, Assisten Intel Kasdam I/BB Kol Asep Jauhari, Direktur
Intelkam Poldasu Kombes Pol Aries Wahyu Sutikno, Letkol TNI Budi SIP MH dari
BAIS TNI, Leonardus Sitinjak mewakili Pimpinaan PLN Sumut, Kabid Padnas
Bakesbangpol Sumut Tomson SH dan pejabat PDAM Tirtanadi.
Gubsu
menyambut positif Rakor Kominda ini dan khusus tentang kelistrikan memberi
garis bawah terutama terkait keseriusan pihak PLN mengantisipasi agar tidak
dipolitisasi menjelang pelaksanaan Pemilu 2014. Gubsu melalui Eddy Syofian
mendesak PLN harus memberi pemahaman lebih luas dan terbuka kepada masyarakat
agar jangan sampai opini berkembang kemana-mana, apalagi mengarah kepentingan
politis.
“Pihak PLN
harus intensif menyampaikan informasi kepada masyarakat bahwa persoalan
kelistrikan Sumut sepenuhnya karena secara teknis kebutuhan jauh di atas
kemampuan dan saat ini sedang ditangani (on progress) beberapa solusi. Jadi
harus jelas persoalannya, jangan menjadi komoditas ‘bola liar’ dan saling
tuding,” tegas Gubsu.
Pihak PLN
melaporkan kepada Komunitas Intelijen bahwa pemadaman listrik karena kerusakan
pembangkit Belawan, Nagan Raya (Aceh), serta Labuhan Angin (Tapteng). Dan
khusus genset di Kuala Namu yang ada penolakan masyarakat PLN diminta melakukan
pendekatan. Rakor juga mencatat pemadaman listrik tidak terkait dengan
penyitaan barang penyidikan atas kasus yang sedang ditangani Kejatisu.
Kominda
merekomendasikan guna mengantisipasi listrik di kantor Komisi Pemilihan Umum
(KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun Panitia Pengawas Pemilu
(Panwaslu) se-Sumut diminta PLN berkoordinasi dengan penyelenggara Pemilu untuk
mempersiapkan genset.
“PLN juga
harus mengantisipasi tempat-tempat strategis yang berhubungan dengan
pelaksanaan Pemilu 2014 agar jangan sampai terganggu pasokan listriknya,” tegas
Assisten Intel Kejatisu Jaja Subagja pada Rakor dengan tuan rumah Imron Kabid
P2 BC Sumut mewakili Kakanwil BC Sumut.
Hal lain
yang dibahas dalam Rakor Kominda diantaranya tentang distribusi air bersih yang
akhir-akhir ini tergganggu akibat gangguan listrik sehingga juga memerlukan
percepatan perbaikan listrik oleh pihak PLN.
Tentang
penanganan orang asing seperti pekerja, pekerja sosial, NGO, pemantau pemilu
maka pendataan akan diberikan oleh pihak imigrasi.
Begitu juga
kegiatan kejahatan narkoba dan illegal lainnya serta perampokan dengan senjata
api dan ancaman terorisme memerlukan penguatan semua pihak dalam membangun
jaringan intelijen dengan sistem komunikasi terpadu dengan posko di Binda
Sumut.
Semua
objek-objek vital seperti di Pelabuhan Laut maupun Udara, lokasi listrik, air
minum, kantor KPU, Bawaslu dan Panwaslu agar diperketat pengamanannya termasuk
gudang penyimpanan logistik Pemilu di kabupaten dan kota.(NRD)
Posting Komentar
Posting Komentar