MEDAN | GLOBAL SUMUT- Komisi VII DPR RI, PT PLN (Persero) dan
Gubernur Sumut di Gubernuran, Jalan Sudirman Medan, Senin (3/3), membahas
krisis listrik yang terjadi di Sumut dalam satu bulan terakhir. Pertemuan
melahirkan beberapa kesepakatan bersama yang akan menjadi solusi jangka pendek
dan jangka menengah mengatasi krisis listrik. Namun demikian, tidak ada jaminan
bahwa krisis listrik di Sumut akan berakhir.
Adapun solusi krisis listrik itu, sebagaimana yang disampaikan Direktur
Operasi Jawa, Bali, Sumatera PT PLN Ngurah Andyana kepada wartawan, yakni
rencana pemenuhan tambahan pasokan dari PT Inalum dari 90 MW menjadi 135 yang
ditargetkan terealisasi 3-10 Maret 2014. Namun untuk mewujudkannya, butuh
dukungan pemerintah dan DPR.
Kemudian penyelesaian pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan gangguan
pembangkit 180MW (PLTGU Belawan GT 2.2+ HRSG+steam turbin). Ini diperkirakan
beroperasi tanggal 10 Maret 2014. Dukungan dari DPR RI dan pemerintah juga
diperkukan.
Rencana tambahan pasokan dari penyelesaian pekerjaan pemeliharaan dan
perbaikan gangguan pembangkit 75 MW (PLTU Labuhan Angin 2). Ini diperkirakan
beroperasi 10 Maret 2014.
Kemudian mempercepat penyelesaian proyek PLTU Nagan Raya 2×95 MW. (Unit 2
sebesar 60 MW dalam tahap pengujian mulai 10 maret, COD bulan April 2014 untuk
unit 1 dan Juni 2014 untuk unit 2)
Solusi lainnya yaitu dibutuhkan tambahan cadangan pasokan sebesar 30 % dari
beban puncak 1700 MW sebesar 510 MW yang akan dipenuhi dari Pengoperasian sewa
PLTD MF0 120 MW secara bertahap (April 20 MW sampai Juni 120 MW).
Kemudian dari PLTU Nagan Raya dengan kapasitas 2×95 MW, yang ditargetkan
akhir April-Juni tahun 2014. Dari PLTU Pangkalan Susu dengan kapasitas 2×200 MW
pada akhir tahun 2014, dengan catatan transmisi 275 KV dapat tersambung pada
Maret 2014.
Kesepakatan itu ditandatangai Ketua Komisi VII DPR RI Soetan Bathoegana,
Gubsu Gatot Pujo Nugroho dan Direktur Operasi Jawa, Bali, Sumatera PT PLN
Ngurah Andyana.
Namun sayang, ketika didesak apakah solusi krisis listrik itu bisa
direalisasikan, Ngurah Andyana mengatakan tidak ada. “Kita mengasumsikan dari
pekerjaan-pekerjaan pembangkit yang akan siap,” katanya. Ditanya apakah ada solusi lain jika rencana-rencana dalam solusi yang
disepakati itu tidak terealisasi, Ngurah Andryana hanya menyatakan akan
berupaya menjalankan kesepakatan itu. “Genset kita sudah coba, dari sekitar 300
MW yang kita sewa, namun faktanya hanya sekitar 150 yang terealisasi,” ujarnya.
Gubsu Gatot Pujo Nugroho menyerahkan sepenuhnya penyelesaian listrik kepada
PLN. Dia berharap agar PLN berupaya maksimal merealisasikan penyelesaian krisis
listrik di Sumut.
“Itu tanggung jawab PLN, namun sepanjang bisa kita bantu, misalnya soal
koordinasi pembebasan lahan dan perizinan, kita akan bantu,” katanya.
Ketua Komisi VII DPR RI Soetan Batoegana mengatakan, pihaknya akan memantau
perkembangan penyelesaian krisis listrik dari apa yang telah disepakati dalam
rapat itu.
“Besok juga kita meninjau pembangkit di Pangkalan Susu, karena kami dengar
ada masalah jaringan yang belum terpasang. Harapannya, kita bisa selesaikan itu
sesegera mungkin,” katanya.
Komisi VII yang ikut rapat adalah Milton Pakpahan (PD), Juhaini Alie (PD),
Markum Singodimejo, Halim Kalla (PG), Irwansyah (PDIP), Drs Muhammad Idris
Luthfi (PKS), H Hery Lontung Siregar (Hanura). Kemudian GM PLN Wilayah Sumut Dyananto, GM Pembangkit Sumatera Bagian Utara
Bernandus Sudarnanta, Kadis Pertambangan dan Energi Sumut Binsar Situmorang dan
para pejabat lainnya.(NRD)
Posting Komentar
Posting Komentar