STABAT | GLOBAL SUMUT -Menanggapi kisruhnya
pembahagian bantuan langsung swadaya masyarakat (BLSM), Pemkab Langkat bergerak
cepat melakukan koordinasi lintas sektoral di ruang Pola kantor bupati, Senin
(1/7). Bertujuan memperoleh simpul kelancaran program pemerintah tersebut.
Plh Sekdakab Langkat, H
Indra Salahuddin, bersama Kepala Bappeda H Astaman serta jajaran pejabat Pemkab
lainnya mengajak Perum Pos Negara, BPS maupun Camat se-Kabupaten Langkat duduk
bersama menilik sebab terjadinya carut marut pembahagian BLSM di tengah
masyarakat.
“Melalui pertemuan ini, kita
berharap didapatinya satu formula guna memudahkan petugas mendistribusikannya
maupun masyarakat yang berhak menerimanya. Sebab, kerancuan ini bukan hanya
terjadi di Kabupaten Langkat namun hampir menyeluruh,” kata Plh Sekda.
Dalam pertemuan itu
ditekankan dia, sesuai surat
edaran Mendagri diamanatkan untuk mengamankan jalannya program tersebut. Jika
kemudian ditemukan kendala, kepala kecamatan dimintakan membuat laporan
tertulis ke kabupaten untuk selanjutnya diteruskan ke pemerintah pusat. Pun
demikian, kepada seluruh Camat dimintakan menggelar kegiatan serupa di wilayah
masing-masing dengan menyertakan kepala lingkungan ataupun dusun serta perangkat
desa lainnya.
Kepala BPS Langkat,
Syawaluddin Naibaho, menjelaskan pihaknya hanya melakukan pendataan sesuai
ketentuan pencacahan diwenangkan pemerintah. Diakui dia, BPS tidak dapat
mengklaim mutlak data sesuai dikirimkan guna dipergunakan karena itu menjadi
domainnya pemerintah pusat. Sederhananya sebatas mengirimkan data sesuai fakta
diperoleh di lapangan oleh petugas.
Kakancab Perum Pos dan Giro
Binjai Langkat, Jalaludin akui, pihaknya hanya bertugas mendistribusikan sesuai
Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang diterima. Sedangkan tentang data siapa
saja warga penerima, pihaknya tidak tahu sama sekali karena membagikannya
sesuai dengan nama maupun alamat tertera di surat dimaksud.(Awaluddin /Langkat)
Posting Komentar
Posting Komentar