MEDAN | Meski Kapolres Pelabuhan Belawan dan Pandam I Bukit Barisan telah berganti di Sumut ini, namun aksi penyelewengan BBM bersubsidi dibekingi oknum aparat masih tampak marak di kawasan Medan Bagian Utara persisnya di sepanjang jalan KL.Yosudarso Medan tanpa tersentuh hukum apalagi saat ini menjelang rencana kenaikan harga BBM namun pengawasan distribusi BBM bersubsidi banyak kebocoran.
"Kami masih temukan mobil tangki kencing dan gudang BBM oplosan yang menjadi pandangan umum yang dikabarkan dibeking oknum pertamina dan aparat tertentu serta bukan rahasia umum lagi praktik tersebut setiap harinya,"ungkap Saharuddin selaku Ketua Presidium Masyarakat Medan Utara (PMMU) melaporkan kepada pejabat Pertamina UPMS I Medan, Budi Usama dan Humas Pertamina UPMS I Medan Erika Fitri saat berdelegasi kekantor operator distribusi BBM di Jalan Putri Hijau Medan
tersebut.Rabu (12/06/2013).
Anehnya kata Saharuddin, ada mobil tangki Pertamina yang pernah ditangkap security Pertamina karena melakukan penyelewengan tapi anehnya telah dilepas lagi, harapan kami agar Pertamina dapat membentuk tim pengawasan terpadu dalam lintas sektoral dengan melibatkan stoke holder dalam distribusi BBM sehingga tak ada lagi
penyimpangan BBM bersubsidi.ujarnya.
Menyingkapi laporan itu, Humas UPMS I Medan, Erika Fitri mengatakan, intinya kami berkomitmen untuk menyalurkan BBM sesuai aturan. sejumlah sanksi telah banyak kami berikan kepada oknum pelaku penyeleweng BBM," ada sekitar 30 lebih awak mobil tangki telah kita beri sangsi, serta ada mobil tangki yang mirip dengan merek Pertamina, namun kami belum tahu minyaknya dari mana," Ungkap Erika.
Soal adanya mobil tangki yang telah ditangkap lalu dilepas lagi,karena keterbatasan sarana angkut mobil tangki makanya dilepas tapi proses sanksi hukumnya tetap dijalankan.Sedangkan mengenai peryataan sikap dari PMMU yang menolak keras kenaikan harga BBM serta mendesak penundaan kenaikan BBM hingga usai Pemilu ini akan kita sampaikan ke pusat, janji Humas Pertamina UPMS I Medan tersebut.
Budi Usama menambahkan, terimakasih atas pemahaman dari PMMU soal posisi Pertamina sebagai operator.Aspirasi kita tampung dan disampaikan sesuai jalur yang kita tempuh sebab aspirasi itu banyak jalurnya, semua itu bisa dicoba, mudahan-mudahan aspirasi dari bapak akan disampaikan secepatnya.
soal pembentukan tim terpadu, kita terkendala posisi, tapi sesuai aturan itu kewenangan BPH Migas bekerjasama dengan Pemerintah daerah maupun tim internal.
"Ditingkat pusat sebenarnya soal pengawasan distribusi BBM sudah ada Mou BPH Migas dengan para stoke holder dan masyarakat sama-sama turut mengawasi distribusi BBM bersubsidi tersebut," ujar Budi Usama yang juga menjabat selaku GM Pertamina Bidang Gas Sumbagut.(Red /Mdn).
"Kami masih temukan mobil tangki kencing dan gudang BBM oplosan yang menjadi pandangan umum yang dikabarkan dibeking oknum pertamina dan aparat tertentu serta bukan rahasia umum lagi praktik tersebut setiap harinya,"ungkap Saharuddin selaku Ketua Presidium Masyarakat Medan Utara (PMMU) melaporkan kepada pejabat Pertamina UPMS I Medan, Budi Usama dan Humas Pertamina UPMS I Medan Erika Fitri saat berdelegasi kekantor operator distribusi BBM di Jalan Putri Hijau Medan
tersebut.Rabu (12/06/2013).
Anehnya kata Saharuddin, ada mobil tangki Pertamina yang pernah ditangkap security Pertamina karena melakukan penyelewengan tapi anehnya telah dilepas lagi, harapan kami agar Pertamina dapat membentuk tim pengawasan terpadu dalam lintas sektoral dengan melibatkan stoke holder dalam distribusi BBM sehingga tak ada lagi
penyimpangan BBM bersubsidi.ujarnya.
Menyingkapi laporan itu, Humas UPMS I Medan, Erika Fitri mengatakan, intinya kami berkomitmen untuk menyalurkan BBM sesuai aturan. sejumlah sanksi telah banyak kami berikan kepada oknum pelaku penyeleweng BBM," ada sekitar 30 lebih awak mobil tangki telah kita beri sangsi, serta ada mobil tangki yang mirip dengan merek Pertamina, namun kami belum tahu minyaknya dari mana," Ungkap Erika.
Soal adanya mobil tangki yang telah ditangkap lalu dilepas lagi,karena keterbatasan sarana angkut mobil tangki makanya dilepas tapi proses sanksi hukumnya tetap dijalankan.Sedangkan mengenai peryataan sikap dari PMMU yang menolak keras kenaikan harga BBM serta mendesak penundaan kenaikan BBM hingga usai Pemilu ini akan kita sampaikan ke pusat, janji Humas Pertamina UPMS I Medan tersebut.
Budi Usama menambahkan, terimakasih atas pemahaman dari PMMU soal posisi Pertamina sebagai operator.Aspirasi kita tampung dan disampaikan sesuai jalur yang kita tempuh sebab aspirasi itu banyak jalurnya, semua itu bisa dicoba, mudahan-mudahan aspirasi dari bapak akan disampaikan secepatnya.
soal pembentukan tim terpadu, kita terkendala posisi, tapi sesuai aturan itu kewenangan BPH Migas bekerjasama dengan Pemerintah daerah maupun tim internal.
"Ditingkat pusat sebenarnya soal pengawasan distribusi BBM sudah ada Mou BPH Migas dengan para stoke holder dan masyarakat sama-sama turut mengawasi distribusi BBM bersubsidi tersebut," ujar Budi Usama yang juga menjabat selaku GM Pertamina Bidang Gas Sumbagut.(Red /Mdn).
Posting Komentar
Posting Komentar