MEDAN | GLOBAL SUMUT - Berbagai pihak elemen masyarakat Sumatera
Utara (Sumut) mempertanyakan andil Plt Gubsu, Gatot Pujonugroho ST
terhadap pengembangan dunia melayu, khususnya di Sumatera Utara.
Menyusul pemberian gelar Dato’ Sri dari Negeri Melaka Malaysia.
Seperti, tokoh pemuda dari Labuhan Batu,
Dedy Arfan, Dede Pradesa (Langkat) dan Nurhasanah SSos (DPRD Sumut),
Jumat (12/10) di Medan.
Menurut Dedy arfan, sebagai tokoh pemuda
melayu di Labuhan Batu, bahwa perlu andil besar terhadap pengembangan
dunia Melayu di Sumut dan Malaka. “Barulah pantas Gatot menerima gelar
Dato’ Sri. Bila tidak maka perlu dipertanyakan konsistensi Gatot
menerima gelar tersebut. Karenannya juga perlu dipertanyakan gelar
tersebut diberikan untuk pribadi Gatot atau pemberian untuk dan atas
nama kepala pemerintahan yang bisa bernilai untuk masyarakat Melayu
Sumatera Utara,” ujar Dedy penuh tanda Tanya.
Biar anda tau lanjut Dedy kepada
wartawan, saya tau persis bahwa Plt Gubsu, Gatot Pujonugroho pada tujuh
bulan yang lalu dilantik sebagai ketua Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI)
Sumut oleh Dato’ Rustam sebagai ketua DMDI Pusat yang bermarkas di
Melaka. “Namun nyatanya DMDI Sumut tidak pernah melakukan rapat
sekalipun, juga tidak pernah para pengurus DMDI Sumut menerima SK
pengurus hingga saat ini,” tambah Dedy.
Seharusnya, lanjut Dedy tindakan
pelantikan itu merupakan tanggung jawab Gatot untuk melakukan pembinaan
kearah yang benar dalam melaksanakan program kerja DMDI di Sumut. Namun
bukan pula perannya sebagai ketua yang telah dilantik hanya untuk
mendapatkan gelar dato’ tersebut.
Sementara itu itu ditempat terpisah,
tokoh masyarakat Melayu Kabupaten Langkat, Dede Pradesa juga
mempertanyakan hal yang sama terhadap legimitasi Gatot menerima gelar
“Dato’ Seri”. “ Ah masa itu bisa terjadi. Bagaimana pula eksistensinya
ditengah masyarakat Melayu sangat dipertanyakan,” ujar Dede kesal.
Kalau saya tidak salah, ujar Dede,
keberangkatan Gatot ke Melaka juga dipertanyakan. “Bila dia menerima
gelar Dato’ Seri itu wajar, tetapi kenapa para Sultan yang ada di Sumut,
sperti Kesultanan Langkat, Kesultanan Deli, dan Lesultanan Asahan tidak
bersedia menyertai rombongan gatot. Tentu ini sangat dipertanyakan
komitmen Gatot menerima gelar tersebut,” ujar Dede Pradesa.
Hal yang sama juga dipertanyakan oleh
anggota DPRD Sumut, Nurhasanah SSos, terhadap ketidak hadiran Plt Gubsu
dalam Paripurna Reses DPRD Sumut, Jumat (12/10) . “Masak dia lebih
penting menghadiri pemberian gelar dari pada membicarakan hasil reses
yang membicarakan masalah peembangunan rakyat Sumut. Seharusnya dia
lebih dapat memilah-milah kepada kepentingan pembangun Sumut. Apalagi
selama ini seluruh hasil reses Dewan tidak ada yang direspon PLt Gubsu,”
ujar Nur.
Wakil rakyat dari Dapil Kota Medan dan
berasal dari Fraksi partai Demokrat itu juga mempertanyakan komitmen Plt
Gubsu, Gatot Pujonugroho menyikapi visi misinya terhadap kesejahteraan
masyarakat. “Plt Gubsu tidak pernah ikut andil membicarakan
kesejahteraan masyarakat, baik di Bapemas maupun kepentingan rakyat yang
ada di Dinas Sosial. Sehingga selama ini anggaran tidak berpihak pada
kepentingan masyarakat,” ujar Nur.
Hal lain juga Nur mempertanyakan komitmen
Gatot terhadap pengembangan dunia melayu antar kedua negeri ini.
“Karenanya perlu dipertanyakan kepada masayarakat Melayu tentang
komitmennya terhadap dunia Melayu. Saya pribadi sangat mempertanyakan
komitmen itu,” ujar Nur mengakhiri.(GS/MDN)
Posting Komentar
Posting Komentar